REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi menghadiri acara "ASEAN Retreat" di Yangoon, Myanmar, yang akan membahas masalah kemanusiaan di negara bagian Rakhine di Myanmar, seperti disampaikan dalam keterangan pers yang diterima di Jakarta, Ahad (18/12).
"Saya akan hadir di pertemuan ASEAN Retreat di Yagoon, yang utamanya akan membahas perkembangan di Rakhine State," kata Menlu Retno sebelum berangkat menuju Yangoon pada Ahad pagi di Jakarta.
Para menteri luar negeri ASEAN akan bertemu dalam format "retreat" pada 19 Desember 2016 di Yangoon, Myanmar, atas undangan Penasehat Negara (State Counselor) Myanmar, Daw Aung San Suu Kyi. Pertemuan tersebut akan membahas perkembangan situasi di Rakhine State.
"Pertemuan ini merupakan suatu langkah baik yang memberikan kesempatan ASEAN, sebagai suatu keluarga besar, membahas secara konstruktif situasi di Rakhine State," ucap Menlu Retno.
Menurut Menlu RI, pada pertemuan ASEAN Retreat tersebut, Pemerintah Indonesia akan menekankan pentingnya untuk segera memulihkan keamanan dan stabilitas di Rakhine State. Pemerintah Indonesia juga akan terus mendorong agar penghormatan dan perlindungan terhadap HAM bagi semua masyarakat di Rakhine State, termasuk minoritas Muslim, untuk terus ditegakkan.
Selain itu, Pemerintah Indonesia akan mengusulkan agar akses bantuan kemanusiaan terus diperluas, termasuk akses bagi pemberian bantuan kemanusiaan dari ASEAN. "ASEAN memiliki kemampuan untuk dapat membantu sesama anggota keluarga yang sedang menghadapi tantangan. Indonesia mengharapkan negara-negara ASEAN dapat mendukung secara konkret upaya Myanmar untuk membuat situasi di Rakhine State lebih stabil dan kondusif," tutur Menlu RI.
Kunjungan Menlu Retno ke Myanmar itu merupakan yang kedua dalam sebulan terakhir, yang bertujuan untuk membahas perkembangan situasi di Rakhine State.
Sebelumnya pada 6 November 2016, Menlu RI bertemu dengan Daw Aung San Suu Kyi di Naypyidaw untuk menyampaikan keprihatinan Indonesia terhadap situasi di Rakhine State dan membahas langkah-langkah maju yang dapat dilakukan Pemerintah Myanmar.
Langkah-langkah itu termasuk membuka akses kemanusiaan dan mengajak negara-negara ASEAN mendukung pembangunan di Rakhine State yang inklusif.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
