REPUBLIKA.CO.ID, LOMBOK BARAT -- Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) melakukan upaya-upaya diplomasi dalam penyelesaian kasus Rohingya di Myanmar.
Hal ini dikatakan Staf ahli bidang sosial budaya dan pemberdayaan masyarakat Indonesia di luar negeri Kemenlu, Niniek Kun Naryatie.
"Pemerintah tidak tinggal diam atas kejadian di Myanmar. Kemenlu memilih untuk diplomasi, enggak ribut-ribut tapi mengedepankan asas kemanusiaan dalam hal ini," katanya di Kila Senggigi, Lombok Barat, Rabu (7/12).
Direktur Perlindungan WNI dan Bantuan Hukum Indonesia Kemenlu Lalu Muhammad Iqbal menyampaikan, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi awalnya direncanakan akan membuka kegiatan pelatihan dan bedah kasus penanganan WNI yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang di Lombok, NTB, hari ini.
Namun, Menlu tak bisa datang lantaran diundang Pemerintah Myanmar untuk membahas persoalan Rohingya.
"Kemarin pagi ke Myanmar. Ini isu yang penting, dan satu-satunya Menlu dari negara dengan penduduk mayoritas Islam yang masih bisa diterima Myanmar," katanya menambahkan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
