REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi saat bertemu dengan Penasehat Negara (State Counsellor) Myanmar Daw Aung San Suu Kyi menyampaikan keprihatinan terkait situasi di negara bagian Rakhine, Myanmar.
"Saya kembali menyampaikan keprihatinan Indonesia kepada 'State Counsellor' Daw Aung San Suu Kyi terhadap situasi di Rakhine State," kata Menlu Retno, seperti disampaikan dalam keterangan pers dari Kementerian Luar Negeri RI yang diterima di Jakarta, Rabu (7/12). Pernyataan tersebut disampaikan Menlu RI setelah bertemu dengan Daw Aung San Suu Kyi di Naypyidaw, Myanmar pada Selasa malam (6/12).
Menlu Retno dan "State Counsellor" Daw Aung San Suu Kyi membahas secara terbuka situasi dan perkembangan yang terjadi di Rakhine. Menlu RI menegaskan pentingnya bagi Myanmar segera mencapai keamanan dan stabilitas untuk meneruskan pembangunan yang inklusif di Rakhine.
Menlu RI juga menyampaikan harapan agar Pemerintah Myanmar tetap menjunjungi tinggi penghormatan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia (HAM) semua masyarakat di Rakhine State dalam upaya pemulihan stabilitas, termasuk kelompok minoritas Muslim.
"Masalah inklusivitas, di mana semua masyarakat memiliki hak dan kewajiban yang sama, menjadi kunci dari penyelesaian situasi di Rakhine," ucap Retno.
Menanggapi hal itu, Daw Aung San Suu Kyi menyatakan sependapat dengan Menlu RI mengenai pentingnya pembangunan yang inklusif. Menlu Retno juga menekankan pentingnya akses bagi bantuan kemanusiaan ke Rakhine, dan permintaan itu ditanggapi secara positif oleh "State Counsellor" Myanmar.
Pada pertemuan itu, Daw Aung San Suu Kyi menyampaikan penghargaan atas dukungan pembangunan dari Indonesia selama ini, termasuk bantuan kemanusiaan Indonesia yang telah masuk ke Rakhine State pascainsiden 9 Oktober 2016.
"Pemerintah Myanmar telah membuka pintu bagi bantuan kemanusiaan dari Indonesia, sehingga memugkinkan bantuan dari PKPU (Pos Kemanusiaan Peduli Umat) untuk sampai di Rakhine State," ujar Retno.
Masyarakat Indonesia telah memberikan bantuan pembangunan dua sekolah di wilayah Rakhine, dan pembangunan itu telah selesai dilakukan. Indonesia telah membantu pembangunan enam sekolah di Rakhine State. Selanjutnya, Menlu RI juga menyampaikan kesiapan Indonesia untuk terus melanjutkan kerja sama dalam pembangunan sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan di Rakhine State.
Untuk itu, dia menyampaikan rencana pemerintah Indonesia untuk membantu pembangunan rumah fasilitas kesehatan di atas lahan seluas sekitar 4.000 meter persegi di Rakhine State. Selain itu, sebagai upaya untuk meningkatkan toleransi dan harmoni masyarakat di Rakhine State, Indonesia dan Myanmar sepakat untuk meningkatkan kerja sama dialog antarkepercayaan.
Pemerintah Indonesia juga akan terus memberikan bantuan kapasitas kepada Myanmar di bidang tata kelola pemerintahan yang baik, demokrasi dan HAM.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
