REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) bersama sekitar 250 ulama menghelat Halaqoh Tabayyun Konstitusi. Halaqoh yang rencananya dilaksanakan di Kemayoran Jakarta, merupakan respons dari kegelisahan umat Islam akhir-akhir ini.
Agenda Halaqoh Ulama Rakyat yang dilaksanakan selama dua hari itu menghasilkan empat poin. Hal ini disampaikan Sekretaris Jenderal DPP PKB, Abdul Kadir Karding melalui siaran persnya.
Menurut Karding, poin pertama yaitu peserta Halaqoh mengapresiasi gagasan Revolusi Mental oleh Presiden Joko Widodo. Namun demikian dirasakan belum maksimal selama dua tahun terakhir. Maka dari itu para ulama dan pesantren siap menjadi Garda terdepan dalam mensukseskan gagasan Revolusi mental.
Diantarnya dengan mendorong RUU Pesantren dan Madrasah untuk diundangkan, sebagai upaya menjadikan pendidikan pesantren dan Madrasah sebagai pusat gerakan revolusi mental.
"Kami juga mendorong pemerintah bersikap adil dalam memberikan supporting system terhadap pendidikan pesantren dan madrasah yang selama ini belum memperoleh perhatian yang semestinya. Dan kalangan pesantren bersedia menjadi pusat rehabilitasi korban narkoba, dalam rangka percepatan rehabilitasi korban narkoba secara nasional," tulis Karding dalam rilisnya, Selasa (29/11).
Selanjutnya, para ulama khususnya Nadlatul Ulama dan pesantren siap menjadi bagian dari pemerintah dalam upaya-upaya melakukan pencegahan terhadap terorisme. Yakni dengan mengembangkan Islam moderat dan upaya deradikalisasi melalui pondok pesantren, madrasah dengan pendekatan persuasive.
Poin Ketiga, adalah dalam rangka untuk meningkatkan intensitasrelasi pemerintahan dengan ulama dan pesantren maka dibutuhkan komunikator. "Tentu saja komunikator yang efektif membantu Presiden dalam membangun kesepahaman upaya percepatan pembangunan nasional," tambahnya.
Untuk poin terakhir Mendorong pemerintah menciptakan sistem pemilu yang berkeadilan. Salah satunya adalah dengan mempertimbangkan kesetaraan harga kursi dengan perolehan suara partai dan berdasar pada prinsip OPOVOV (One Man One Vote One Value). Hal itu, kata Karding, perlu dilakukan agar tercipta kehidupan perpolitikan nasional yang dinamis menuju Indonesia yang demokratis dan berkeadilan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
