Senin 28 Nov 2016 00:27 WIB

'Indonesia Harus Dorong Myanmar Selesaikan Kekerasan Muslim Rohingya'

Rep: Fauziah Mursid/ Red: Damanhuri Zuhri
Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) DPR Jazuli Juwaini
Foto: Republika/Rakhmawaty La'lang
Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) DPR Jazuli Juwaini

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Fraksi PKS DPR RI, Jazuli Juwaini, meminta kesigapan Pemerintah dalam hal ini Kementerian Luar Negeri mengambil langkah diplomasi kemanusiaan untuk Muslim Rohingnya di Myanmar. Hal ini menyusul, terus terjadinya kekerasan terhadap muslim Rohingya di negara bagian Rakhine, Myanmar.

Menurutnya, Kemenlu harus bisa menangkap kepedulian rakyat Indonesia yang jelas mengecam tindakan tersebut sehingga perlu menindaklanjuti dengan langkah diplomasi kemanusiaan yang aktif dan solutif.

"Penyiksaan terhadap etnis Rohingya telah menjadi viral di sosial media dan menimbulkan keprihatinan bahkan gerakan kepedulian di kalangan rakyat Indonesia. Pemerintah harus sigap menyikapinya dengan langkah diplomasi kemanusiaan yang aktif dan solutif," kata Jazuli dalam keterangan tertulis yang diterima wartawan, Ahad (27/11).

Langkah diplomasi tersebut menurut Jazuli, bukan hanya sebagai bentuk kepedulian atas kemanusiaan dan hak asasi manusia universal tapi juga merupakan amanat konstitusi.

Yakni sebagaimana disebutkan, melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi serta dalam rangka membebaskan penduduk dunia dari penjajahan dan ketertindasan. "Indonesia bisa menjadi model bagi dunia, khususnya Myanmar, bagaimalna membangun hubungan yang harmonis antara penduduk mayoritas dan minoritas," kata Jazuli.

Terlebih, Anggota Komisi I itu menjelaskan di Indonesia tidak ada masalah dengan kaum minoritas, dimana semua hidup berdampingan secara damai karena saling menghormati dan menghargai kebhinnekaan. "Tidak ada orang disiksa di Indonesia karena keyakinan dan statusnya sebagai minoritas," kata dia.

Jazuli melanjutkan, siapapun yang melanggar hukum, dari kelompok manapun, harus ditindak dan diproses scara hukum. Karena menurutnya, hukum yang berkeadilan menjadi kesadaran hukum dan tuntutan masyarakat Indonesia.

Karenanya, dengan modalitas tersebut seharusnya Indonesia bisa memainkan peran kuat dalam mendorong Myanmar menyelesaikan persoalan Rohingya. "Terutama esolusi dan terminasi kekerasan terhadap etnis Rohigya di Myanmar baik melalui saluran bilateral, regional Asean, maupun multilateral," kata Jazuli.

  

 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement