Rabu 23 Nov 2016 22:20 WIB

MUI Serukan Dialog Nasional Persatuan Bangsa

Rep: Amri Amrullah/ Red: Teguh Firmansyah
Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Ma’ruf Amin memberikan kata sambutan saat pembukaan Rapat Kerja Nasional MUI yang ke-2 di Jakarta, Rabu (23/11) malam.
Foto: Republika/Raisan Al Farisi
Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Ma’ruf Amin memberikan kata sambutan saat pembukaan Rapat Kerja Nasional MUI yang ke-2 di Jakarta, Rabu (23/11) malam.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyelenggarakan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) ke II di Ancol, Jakarta, Rabu (23/11). Rakernas MUI kali ini dianggap penting untuk memperkuat peran MUI sebagai pelayan dan pelindung umat di tengah kondisi kebangsaan dan umat Islam saat ini.

Ketua Umum MUI, KH. Maruf Amin mengatakan, di dalam Rakernas II ini MUI mau menguatkan perannya dalam rangka melayani dan melindungi umat sebagai tanggung jawab keagamaan dan kebangsaan.

Saat ini kata dia, bukan sesuatu yang mudah, di satu sisi MUI harus berjuang membawa aspirasi umat, tapi disisi lain tidak berbenturan dengan sisi kebangsaan dan keindonesiaan.

Melihat dinamika kondisi keumatan saat ini, MUI belakangan dipersoalkan ketika memposisikan diri menjaga sikap keagamaan.MUI dianggap kurang memiliki sikap kebangsaan atau kepancasilaan.

Banyak fatwa MUI yang ditunggu, tapi dalam beberapa hal, fatwa dan sikap MUI juga dipersoalkan. Salah satunya terkait sikap dan keputusan MUI pada kasus penistaan agama beberapa waktu terakhir. Sikap dan keputusan MUI tersebut dianggap tidak NKRI dan tidak bhinneka tunggal ika.

"Karena itu, dalam Rakernas ini MUI akan merekomendasikan dan menginisiasi lahirnya dialog nasional untuk persatuan bangsa. Adanya dialog nasional antara elemen bangsa agar menyatukan kembali bangsa ini tidak terpecah pecah dan saling mencurigai," kata Kiai Ma'ruf.

Dalam Rakernas ini, Kiai Ma'ruf juga menegaskan bahwa MUI bersikap tegas menolak semua cara mengganti pemerinthan dengan cara yang inkonstitusional. Karena itu ia berharap semua elemen umat Islam dan umat beragama, termasuk pemerintah untuk ikut berperan.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement