REPUBLIKA.CO.ID, MELBOURNE -- Women's Legal Service Victoria mengadakan pelatihan tentang hukum dalam berumah tangga bagi perempuan Muslim. Dengan adanya pelatihan ini, maka diharapkan perempuan Muslim memahami hak-hak mereka secara hukum dalam berumah tangga.
Pelatihan ini diikuti oleh 20 perempuan Muslim yang berasal dari Pakistan, Kamboja, Eritrea, dan Indonesia. Mereka diberi pelatihan tentang hukum kekerasan keluarga, hukum keluarga dan pengadilan. Peserta juga diberi informasi untuk mengidentifikasi masalah hukum dan mengakses layanan yang relevan untuk memperoleh bantuan.
Pengurus Women's Legal Service Victoria, Eila Pourasgheri, mengatakan, program ini baru pertama kali diadakan dan akan menjadi program tiga bulanan dari Women's Legal Service. "Ini bisa berarti bahwa masalah hukum tidak berakhir dalam krisis dan bahwa wanita akan aman dan anak-anak mereka juga aman jika terjadi aksi kekerasan dalam rumah tangga. Dan mereka juga akan aman secara finansial," ujar Eila Pourasgheri. Dia menambahkan, pelatihan ini menjadi penting bagi masyarakat yang tidak memiliki akses terhadap pusat bantuan hukum.
Di antara peserta adalah Kautsar Abdulalim (24 tahun), seorang mahasiswa di Studi Islam dan pengusaha yang menjalankan perusahaan wisata sendiri. Menurut Abdulalim, pelatihan ini benar-benar memberi pengetahuan baru baginya. Khususnya, tentang definisi kekerasan dalam keluarga.
"Karena terkadang perempuan yang menjadi korban hanya berpikiran kekerasan dalam rumah tangga berarti melakukan kekerasan fisik. Padahal lebih dari itu. Kekerasan dalam rumah tangga juga berarti melanggar peraturan tentang finansial keluarga," katanya.
Hal serupa juga disampaikan oleh mantan guru Zufaidah (45). Ia mengatakan, seminar ini belum pernah diadakan sebelumnya sehingga merupakan pengalaman yang sangat berarti bagi perempuan muslim.
Mantan menteri Tenaga Kerja Nicola Roxon, juga menawarkan program serupa untuk memberi bantuan dalam menyeimbangkan ketegangan budaya dan hukum. "Mereka perlu diberikan lebih banyak alat untuk melakukan pekerjaan yang efektif dan konsisten dengan hukum Australia," kata Ms Roxon.
Ikuti Whatsapp Channel Republika