REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Badan Koordinasi Mubaligh se-Indonesia (Bakomubin) Ali Mochtar Ngabalin mengatakan putra bungsu mendiang Presiden Suharto, Hutomo Mandala Putra (Tommy) akan menghadiri aksi unjuk rasa yang digelar di sekitar Monas dan Istana Negara hari ini (4/11). Menurut Ali, sikap ini diambil untuk menuntut agara kasus yang melibatkan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) segera dituntaskan.
''Mas Tommy sudah 'firm' akan datang atau ikut berpartisipasi dalam aksi hari ini. Beliau adalah Ketua Dewan Pembina Bakomudin. Beliau hadir karena merasa prihatin atas situasi yang berkembang di dalam masyarakat,'' kata Ali Mochtar, kepada Republika.co.id,Jumat (4/10).
Menurut Ali menyikapi kasus ini ada beberapa sikap yang menjadi dasar tindakan Tommy hingga bersedia hadir di aksi tersebut. Pertama, dengan aksi ini memberikan pesan kepada pihak pemerintah dan kepolisian agar proses penegakkan hukum atas kasus penistaan Alquran yang diduga dilakukan oleh Ahok segera dituntaskan secara adil, jujur, transparan, dan akuntabel.
''Kedua, memamg ada kekhawatiran dari Mas Tommy bahwa bila dibiarkan dan diulur-ulur maka situasi sosial bisa makin liar dan tidak terkendali. Ini menjadi berbahaya bagi bangsa Indonesia karena kota Jakarta adalah ibu kota pemerintahan, pusat administrasi, dan banyak sekali perwakilan kedutaan asing yang ada di sini. Maka dalam hal ini Presiden harus cepat bersikap agar semua potensi yang negatif bisa diredam,'' ujar Ali.
Ketiga, selaku umat Islam Tommy menyatakan telah memaafkan penghinaan yang dilakukan Ahok. Meski begitu proses hukum harus tetap berjalan karena semua orang itu berkedudukan sama di depan hukum.''Saya yakin umat Islam sudah memaafkan. Tapi proses hukum harus tetap dilakukan,'' katanya.
Sedangkans selaku Ketua Umum Bakomubin, Ali Mochtar mengatakan menyerukan kepada seluruh anggota Bakomudin untuk hadir dan mengawal aksi damai umat Islam kali ini. Apalagi kasus ini sangat serius karena merupakan kasus penghinaan agama yang itu jelas-jelas merupakan pelanggaran hukum dan konstitusi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika