REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pimpinan Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) DKI Jakarta menyampaikan sikap menyikapi kondisi perkembangan di Jakarta, termasuk kasus Ahok dan Pilkada DKI Jakarta. Rois Syuriah PWNU DKI Jakarta, KH. Mahfudz Asirun mengatakan, PWNU DKI Jakarta merasa perlu memberikan imbauan dan arahan bagi warga Nahdliyin secara khusus dan bagi masyarakat Jakarta.
Terkait Pilkada DKI 2017, PWNU DKI mengungkapkan Pilkada DKI bagian dari hajat demokrasi bangsa dan dilindungi oleh konstitusi negara. Karena itu, warga Nahdliyin Jakarta wajib untuk turut menyukseskannya.
PWNU tetap mengambil sikap untuk tidak mendukung secara kelembagaan, salah satu calon ini sesuai khittah NU 1926. "PWNU mengarahkan kepada warga Nahdliyin di Jakarta menjadikan Bahtsul Masail Muktamar ke 30 di PP Lirboyo 21-27 November 1999 sebagai acuan agar memilih calon pemimpin muslim," katanya dalam keterangan pers di Kantor PWNU DKI, Rabu (2/11).
Kemudian, lanjut Kiai Mahfudz, PWNU DKI Jakarta mengimbau kepada semua Tim Sukses pasangan calon dan seluruh elemen masyarakat agar berupaya menjaga stabilitas keamanan, tidak melakukan kampanye hitam, dan menjunjung tinggi asas kekeluargaan dan persaudaraan dalam bingkai Fastabiqul Khairaat, atau berlomba-lomba dalam melaksanakan kebaikan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika