REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Iskan Qolba Lubis berharap, Kementerian Agama memercepat pembentukan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), dengan berkoodinasi kepada LPOM MUI yang dinilai telah memiliki peneliti dan laboratorium yang teruji.

Selain itu, Komisi VIII mendorong Pemerintahan Jokowi untuk serius mengembangkan produk halal dalam rangka menjalankan amanat undang-undang. Apresiasi juga diberikan kepada Kemenpar yang telah membuat model di daerah yang sudah ada wisata halal.

''Kita berharap, agar produk halal itu menjadi peluang Indonesia untuk melakukan ekspor atau go international,'' ungkap Iskan, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (18/10).

Menurut Iskan, negara-negara seperti Korea, Jepang, Cina, dan negara maju lainnya sudah membuat sistem produk halal. Sebab, animo masyarakat dunia untuk produk halal begitu besar bahkan hingga ke Eropa.

''Komisi VIII akan leading untuk mengembangkan produk halal dan mengajak stakeholder baik dari pemerintah, masyarakat, dan pengusaha agar produk halal menjadi tren ke depan dan keberkahan bagi Republik Indonesia,'' tegas Iskan.

Mendengar hal tersebut, Peneliti Utama Kebijakan Pangan BPPT, Nurmahmudi Ismail, mengapresiasi sikap Komisi VIII dan meminta untuk menganalisa kembali apa penyebab utama belum terbentuknya aturan turunan dan juga BPJPH tersebut. Komisi VIII juga diharapkan dapat menjadi mediator serta katalisator demi terbentuknya sinergi antara LPOM MUI, Kemenag, BPOM demi tercapainya amanah undang-undang di atas.

Dengan harapan, para pelaku usaha, baik yang mikro, kecil, menengah, nasional, hingga internasional mendapatkan potensi manfaat dari UU JPH tersebut. ''Karena dengan sertifikasi halal dapat menjadi potensi untuk memikat konsumen, baik muslim maupun non Muslim, sehingga mampu go international,'' jelas Nurmahmudi.

Ikuti Whatsapp Channel Republika