REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pendidikan di sejumlah pondok pesantren dinilai masih banyak yang terpinggirkan. Pemuda Muhammadiyah menilai santri harus mempunyai kemampuan yang memadai dan integritas untuk dapat bersaing.
Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Pemuda Muhammadiyah, Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan, Muhammadiyah ingin mendorong para santri agar dapat kompatibel dengan gelobalisasi. Artinya, ketika mereka lulus dari pesantren, para santri punya daya saing yang baik di tengah globalisasi.
"Kalau tidak (punya daya saing), santri akan tergerus menjadi kelompok marginal," kata Dahnil kepada republika.co.id, Selasa (18/10).
Dalam rangka meningkatkan kualitas santri agar tidak terpinggirkan, menurut dia, kurikulum pesantren harus kompatibel dengan kebutuhan gelobalisasi. Tujuannya untuk mendorong para santri agar punya daya saing.
Ia menegaskan, selain meningkatkan kompetensi supaya mereka punya daya saing. Hal yang paling penting bagi para santri, mereka harus merawat integritas kejujuran dan nilai moral. Jangan sampai santri masuk pada kelompok masyarakat yang tidak punya integritas.
"Maka salah satu kelebihan santri harus menjadi kelompok yang mengusung integritas," ujarnya.
Sementara, Ketua Pengurus Besar Nahdlatu Ulama (PBNU), KH Marsudi Syuhud menilai, perhatian pemerintah terhadap madrasah dan sekolah umum berbeda. Apalagi perhatian pemerintah terhadap pesantren yang statusnya swasta.
Padahal, ditegaskan dia, pesantren adalah lembaga pendidikan tertua yang menjadi cikal bakal berdirinya Republik Indonesia. Agar para santri tidak tersingkirkan dan mendapat lebih perhatian, menurut KH Marsudi, pemerintah dan DPR tidak boleh memandang sebelah mata teradap pesantren.
"Tidak boleh mengecilkan pesantren, karena di depan Undang-undang pendidikan sama, faktanya sekarang gak sama dalam kue pembangunan ini," jelasnya. Ia mengatakan, kedailan dari pemanfaatan 20 persen anggaran pemerintah untuk pendidikan harus jelas dan sama.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
