REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), Zainut Tauhid Sa'adi mengungkapkan, sikap tegas MUI terhadap Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, semata dilakukan untuk menjaga akidah umat Islam.
"MUI melaksanakan tugas untuk menjaga umat dari berbagai pemikiran yang keliru dan akidah yang salah. MUI mengedepankan kepentingan negara di atas kepentingan kelompok yang sempit," ungkap Zainut Tauhid, kepada Republika, Senin (17/10).
Menurut Zainut Tauhid, MUI menyadari bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk. Dalam sebuah negara yang majemuk sangat rentan terjadi gesekan, sehingga setiap potensi yang mengarah terjadinya gesekan harus segera dicegah. Karena, hal itu akan mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.
Terkait dengan pendapat dan sikap MUI terhadap pernyataan Ahok yang menyinggung surah al-Maidah 51, Wakil Ketua Umum MUI tersebut menegaskan, pernyataan sikap itu sudah sesuai dengan peran dan kewenangan MUI. Pernyataan sikap MUI jauh dari kepentingan politik sempit, apalagi terkait dengan hiruk-pikuk Pilkada DKI Jakarta.
Ia menambahkan, MUI berpandangan bahwa pernyataan Ahok dapat mengancam harmoni kehidupan umat beragama, keberagamaan dan mengancam persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Ia membantah MUI melakukan politik kekuasaan dalam kasus dugaan penistaan agama oleh Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.
Zainut Tauhid mengatakan, tuduhan beberapa pihak yang dialamatkan kepada MUI bahwa pihaknya sudah melakukan politik kekuasaan adalah sebuah kebohongan dan fitnah yang sangat keji. Sikap tegas MUI terhadap Ahok semata dilakukan untuk menjaga akidah umat Islam.
MUI meminta kepada aparat keamanan agar segera bertindak sebelum persoalannya menjadi melebar ke mana-mana. "MUI berharap kepada semua pihak untuk tidak menebarkan fitnah dan kebohongan. Karena hal itu justru akan memperkeruh keadaan," kata Zainut Tauhid menambahkan.
Pernyataan ini menanggapi Wakil Ketua Setara Institute, Bonar Tigor Naipospos, dalam sebuah diskusi di bilangan Menteng, Jakarta Pusat, Ahad (16/10) yang menuduh MUI terlibat politik kekuasaan. Hal itu disampaikan Bonar terkait pernyataan sikap MUI yang meminta aparat menindak tegas kasus dugaan penistaan agama.
"Seharusnya MUI tugasnya memberi petunjuk kepada umatnya. Dalam konteks Ahok, MUI harusnya bersifat netral, dan memberikan guide tafsir surah Al Maidah Ayat 51, bukan malah memanaskan suasana. Bagaimanapun, Indonesia itu negara Pancasila, bukan negara agama," ucap Bonar.
Ikuti Whatsapp Channel Republika