REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Jika kebijakan Sultan Agung lebih kepada kebijakan ekonomi. Tidak demikian dengan kebijakan yang digunakan Raden Patah ketika menjadi raja pertama Kerajaan Demak pada 1500 hingga 1550.
Purwadi dan Maharsi dalam Perkembangan Agama Islam di Tanah Jawa mengatakan, kebijakan Raden Patah lebih kepada politik praktis yakni kekuasaan dengan memisahkan diri dari kekuasaan Kerajaan Majapahit.
(Baca: Peran Kerajaan dalam Dakwah Islam di Jawa)
Keputusan Raden Fatah memisahkan dari dari Majapahit dan membentuk kerajaan, yang akhirnya nama Demak diganti menjadi Bintara, karena melemahnya Kerajaan Majapahit yang disebabkan pemberontakan serta perang di internal merebutkan kekuasaan.
(Baca Juga: Kebijakan Sultan Agung dan Stabilitas Umat)
Kebijakan yang diambil Raden Fatah dengan menguasai wilayah lebih dahulu bukan tanpa capaian spiritual dan ekonomi. Lebih dari itu, setelah Raden Patah menjadi raja pertama Islam di Pulau Jawa, berperan besar dalam Islamisasi di Nusantara.
Sementara kebijakan memisahkan diri dari Majapahit, Kerajaan Demak berkembang menjadi pusat perdagangan yang secara otomatis menguasai bandar dagang atau pelabuhan yang sebelumnya dikuasi Majapahit.
Setelah menguasai zona-zona ekonomi, pada awal abad ke-16, Kerajaan Demak telah menjadi kerajaan yang kuat di Pulau Jawa baik di bidang politik maupun ekonomi.
Tidak satu pun kerajaan lain di Jawa yang mampu menandingi usaha kerajaan ini dalam memperluas kekuasaannya dengan menundukkan beberapa kawasan pelabuhan dan pedalaman di nusantara.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
