REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Bahtiar Effendy mengatakan, politik kekuasaan di Indonesia pada hari-hari terakhir ini makin kehilangan etika atau kepatutan. Semuanya seperti bisa dilakukan asal dapat meraup kekuasaan.

''Kasus terakhir, adanya tayangan film porno di videotorn di kawasan Prapanca menunjukkan adanya hal yang tak beres tersebut. Bayangkan, videotorn itu berada di dekat kantor Wali Kota Jakarta Selatan. Ini tak masuk akal, saya kira ada target yang akan dicapai. Publik pun bertanya-tanya, mengapa sampai ada tayangan film porno itu,'' kata Bahtiar kepada Republika.co.id, (2/10).

Penayangan ini semakin unik dan terkesan terkait dengan persaingan pilkada di DKI Jakarta. Sebab, kini pun sudah muncul analisa dari publik yang mengaitkannya dengan 'blusukannya' Presiden Jokowi dan Ahok ketika meninjau proyek pembangunan transportasi massal untuk Jakarta, yakni MRT dan LRT.

''Kami pun heran, sampai sekarang belum ada pihak yang harus bertanggung jawab atas penayangan film porno di jalanan Ibu Kota itu. Yang jelas, dari media massa dinyatakan tempat videotorn itu izinnya sudah kedaluwarsa enam tahun. Jadi wajar bila publik pun bertanya-tanya, apa kaitan kasus video itu dengan persaingan politik kekuasaan. Kami hanya mencatat dan melihat saja apa yang akan terjadi,'' ujar Bahtiar yang meraih doktor ilmu politik dari Ohio State University, Colombus, Amerika Serikat itu.

Bahtiar berharap, politik kekuasaan ke depan hendaknya dijalankan dengan penuh keadaban. Tindakan menghalakan segala cara harus dihindari. Pada sisi lain, publik pemilih pun harus cerdas dan tidak terpukau dengan pecitraan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika