REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Eksekutif Indonesia Halal Watch (IHW) Ikhsan Abdullah mengatakan Jakarta sebagai Kota Metropolis sangat tepat menjadi pionir gaya hidup sehat dan halal. Menurut dia, gaya hidup modern tersebut penuh berkah dan diharapkan mampu menjadi tren global.

Saat ini DKI Jakarta telah memiliki Peraturan Gubernur (pergub) DKI Nomor 158 Tahun 2013 tentang Sertifikasi Halal  Restoran dan non-Restoran. Sayangnya hingga sekarang pergub tersebut belum diimplementasikan. "Semoga di masa akhir jabatannya Gubernur Ahok menyadari akan tanggungjawabnya yang masih terutang," ujarnya, Senin (27/9).

Ikhsan menyebut Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama) (Ahok) seharusnya mengimplementasikan pergub tersebut apabila ingin dipilih kembali oleh warga DKI. Pasalnya pergub tersebut mengikat dirinya dan masyarakat yang merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan.

"Di sisi lain, pergub tersebut sebagai wujud jaminan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menjamin warganya dapat memenuhi kebutuhan makanan dan minuman halal di restoran dan gerai non-restoran," kata Ikhsan. Juga dalam rangka perlindungan konsumen khususnya konsumen Muslim.

Menurut Ikhsan pergub tersebut sangat sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang mensyaratkan semua produk beredar di masyarakat wajib bersertifikasi halal. Komitmen Pemprov DKI terhadap pergub tersebut cukup diragukan. Terbukti, Ikhsan mengatakan dari jumlah restoran yang ada di Jakarta yang hingga saat ini berjumlah sekitar 1.981 restoran, hanya 36 saja yang telah melakukan sertifikasi halal (hanya 1,8 persen), selebihnya tidak jelas.

Jika dibandingkan dengan Bangkok (Thailand), negara itu sudah memiliki 172 restoran yang telah bersertifikasi halal dari total 2.000 restoran. Padahal Bangkok adalah ibu kota dari negara yang notabene berpenduduk non-Muslim.

Ikuti Whatsapp Channel Republika