REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan (MEK) Pimpinan Pusat Muhammadiyah Mukhaer Pakanna mengatakan pemerintah belum konsisten dalam menggarap koperasi seiring titik tolak Peringatan Hari Koperasi Nasional (Harkopnas) ke-69 yang diperingati setiap 12 Juli.
"Ada dua kebijakan pemerintah yang menjadi tolok ukur terkait koperasi yaitu dalam pelaksanaan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif (Laku Pandai)," kata Mukhaer lewat keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Selasa.
Dalam penyaluran KUR ke masyarakat, kata Mukhaer, pemerintah mengutamakan penyalurannya lewat sektor perbankan. Padahal KUR seharusnya melibatkan koperasi yang beranggotakan para pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Berbeda dengan perbankan yang cenderung memiliki akses investor non-UMKM.
Dengan koperasi sebagai penyalur KUR, kata dia, maka tidak terjadi "kanibalisasi" di pasar keuangan mikro antara koperasi dan perbankan. Dengan pola penyaluran KUR selama ini, banyak koperasi dan Baitul Tanwil Muhammadiyah (BTM) dirugikan karena kalah bersaing dalam bunga dan selisih bagi hasil.
"Justru itulah adanya KUR yang ceruk pasarnya selama ini dimiliki koperasi akan berpindah ke perbankan. Ini sangat berbahaya bagi pemberdayaan ekonomi masyarakat," kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika