Rabu 06 Jul 2016 10:25 WIB

Haedar Nashir: Umat Muslim Harus Bangun Keadaban Publik

Ketua Umum Muhammadiyah, Haedar Nashir
Foto: ROL/Fian Firatmaja
Ketua Umum Muhammadiyah, Haedar Nashir

REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Ketua Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir mengajak umat Muslim menyebarkan energi positif dengan membangun keadaban publik yang serba utama pasca-Ramadhan dan Idul Fitri.

"PascaRamadhan dan Idul Fitri perlu dikembangkan keadaban publik yang serba utama yang membawa kebajikan hidup untuk diri dan lingkungan," kata Haedar saat memberikan khutbah Idul Fitri di Alun-Alun Utara Yogyakarta, Rabu (6/7).

Menurut Haedar, keadaban publik yang perlu dibangun adalah mengedepankan sikap hidup benar serta menjauhi perilaku yang salah, buruk, dan tidak patut berdasarkan nilai luhur agama dan kearifan budaya bangsa. 

Nilai keadaban itu perlu segera dibangun karena fakta belakangan ini, kata dia, menunjukkan banyaknya ancaman lingkungan masyarakat oleh ganasnya narkoba, miras, pornografi, kekerasan, terorisme, kejahatan seksual, dan pengaruh buruk teknologi elektronik.

Dunia media sosial, menurut dia, justru kian menambah tergerusnya keadaban publik. Akibat media sosial itu orang menjadi mudan marah, mudah menghasut, berkata kotor, dan kasar.

"Sifat tabayyun (klarifikasi), santun, dan lembut hati seolah menjadi barang langka di dunia virtual," kata dia.

Nilai-nilai kasih sayang, persaudaraan, dan sopan santun yang selama ini menjadi karakter bangsa Indonesia, menurut dia, mengalami peluruhan karena terkalahkan oleh hasrat berebut kepentingan, konflik, dan perangai menerabas.

"Sebagian orang juga menjadi mudah melenyapkan nyawa sesama seolah harga manusia begitu murah," kata Haedar.

Oleh sebab itu, dalam upaya mengembangkan keadaban publik itu, menurut Haedar, juga diperlukan keteladanan para pemimpin dan elite bangsa di seluruh lingkungan untuk menampilkan perilaku mulia. Sebab marwah para pemimpin dan pejabat, menurut dia, terletak pada martabat dirinya yang luhur, termasuk dalam perangai dan tutur kata.

"Penting untuk dibudayakan bahwa tidak seorangpun pemimpin dan pejabat publik ini dapat menduduki posisi jika yang bersangkutan memiliki rakam jejak yang buruk," kata dia.

 

sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement