Selasa 24 May 2016 13:24 WIB

Yayasan Badan Wakaf UII Helat Pemberdayaan Masyarakat

Rep: Rizma Riyandi/ Red: Achmad Syalaby
Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta
Foto: Republika/Heri Purwata
Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta

REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Masih tingginya tingkat kemiskinan di Indonesia mendorong banyak pihak untuk mengoptimalisasi sumber daya manusia berkemampuan ekonomi rendah. Karena itu Yayasan Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta menggelar workshop pemberdayaan masyarakat dengan peserta yang berasal dari berbagai kalangan.

Ketua Bidang Pemberdayaan Masyarakat Yayasan Badan Wakaf UII Subowo menyampaikan, kegiatan ini sengaja diselenggarakan sebagai ajang silaturahim bagi kalangan pemberdaya masyarakat. Baik dari lembaga keungan, pemerintah, serta kalangan akademisi.

“Di sini kita bisa saling berbagi pengalaman, sehingga bisa bersama-sama memperbaiki kekurangan yang sedang kita alami dalam hal memberdayakan masyarakat,” tutur Subowo saat memberikan sambutan pembukaan di Auditorium Kampus UII Jalan Cikditiro, Yogyakarta, Selasa (24/5).

Ia mengemukakan, pemberdayaan masyarakat merupakan sesuatu yang penting dan mulia untuk dilakukan. Namun demikian, dia menjelaskan,  objek pemberdayaan pada orang lain seringkali difokuskan  di luar diri sendiri. Padahal, objek paling utama dari pemberdayaan masyarakat adalah diri sendiri. 

Ada pun tujuan dari pemberdayaan masyarakat adalah menciptakan kemandirian ekonomi individu. Sehingga status masyarakat miskin dapat terangkat menjadi ke kalangan menengah. Dengan begitu, secara bertahap jumlah penduduk miskin dapat dikurangi.

Sementara itu, Perwakilan Biro Kesra dan Kemasyarakatan Setda DIY, Bambang Sulistiana menyampaikan, jumlah warga miskin di DIY mencapai 485,56 ribu jiwa. Artinya 13,16 warga DIY berada di bawah garis kemiskinan.

“Sebenarnya tahun ini angka tersebut sudah turun 1,75 persen. Tapi tetap saja masih kurang dari target,” ujar Bambang. Sebab, sebelumnya pemerintah telah menargetkan penurunan kemiskinan sebanyak dua persen.

Kondisi ini tentu saja mendorong Pemprov DIY untuk bekrja lebih keras dalam mengurangi jumlah masyarakat miskin. Bambang menuturkan, seringkali pemerintah melakukan kesalahan berupa penyelenggaraan program penurunan kemiskinan yang hanya bersifat proyek. 

Sehingga program-program yang dibuat tidak berkelanjutan. Hal inilah yang kemudian memotong keberasilan pencapaian target kemiskinan. Adapun program berkelanjutan yang seharusnya berjalan yakni bersifat pemberdayaan masyarakat.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement