REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Ketua Komisi VIII DPR RI Saleh Partaonan Daulay menilai Undang-Undang (UU) Jaminan Produk Halal (JPH) belum terapalikasi secara maksimal. Saleh meminta Kementerian Agama (Kemenag) untuk segera melaksanakan seluruh amanat UU JPH. 

“Seluruh instrumen peraturan yang menjadi turunannya harus segera dikeluarkan,” kata Saleh kepada Republika.co.id, Ahad (8/5). (Baca: 4 Hal Penyebab UU Jaminan Produk Halal tak Bisa Diterapkan).

Selanjutnya, kata Saleh, lembaga-lembaga yang mengawal penyelenggaraan JPH juga harus segera didirikan, termasuk Badan Jaminan Produk Halal (BPJPH) dan LPH (Lembaga Pemeriksa Halal). Dia menilai, pelaksanaan UU JPH ini melibatkan banyak instansi. Karena itu, dia meminta pemerintah untuk segera melakukan koordinasi lintas kementerian dan lembaga. 

“Setidaknya, ada kementeian perindustrian, kementerian perdagangan, kementerian kesehatan, dan juga dengan MUI dan ormas-ormas Islam lainnya,” kata Saleh menambahkan.

Selain itu, lanjut Saleh, semua pihak juga didorong untuk ikut bersama-sama dalam melakukan sosialisasi terhadap pentingnya jaminan produk halal bagi masyarakat, khususnya konsumen Muslim. Sosialisasi yang sama juga diperlukan kepada para pengusaha yang memproduksi kebutuhan masyarakat. 

Melalui sosialisasi itu, Saleh berharap akan muncul kesadaran kolektif antara konsumen dan produsen terhadap pentingnya jaminan produk halal dalam sirkulasi barang dan jasa di tengah masyarakat. (Baca: Sertifikasi Halal Jangan Diwajibkan untuk Pengusaha Kecil).

Ikuti Whatsapp Channel Republika