REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kedutaan Besar (Kedubes) Inggris untuk Indonesia dan Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU) telah menandatangani nota kesepahaman tentang upaya penanggulangan terorisme dan paham-paham radikal. Acara tersebut digelar di kantor pusat PBNU, di Jalan Kramat Raya, Jakarta, Jumat (8/4).

Duta Besar (Dubes) Inggris untuk Indonesia Moazzam Malik mengatakan, dia percaya banyak hal yang dapat dipelajari dari Muslim  Indonesia dalam mempromosikan pluralisme dan praktik keagamaan yang moderat. Dalam hal ini adalah yang telah diterapkan PBNU. 

"Kami percaya, dalam dunia modern saat ini, kita tengah berurusan dengan paham-paham ekstrem. Dan banyak hal yang dapat kami pelajari dari orang dan pihak-pihak lain untuk menghadapi hal ini" tuturnya.

Menurut dia, permasalahan internasional, dalam konteks ini adalah menjamurnya gerakan-gerakan ekstrem di dunia, hanya dapat diselesaikan melalui kerja sama internasional pula. "Karena itu, dalam nota kesepahaman, terdapat area untuk menampung dan mengembangkan ide-ide yang konkret (tanggulangi ekstremisme)," ujar Malik menerangkan.

Dengan penandatanganan nota kesepahaman tersebut, Inggris, kata Malik, juga akan memulai program pertukaran antara mahasiswa asal universitas-universitas Islam di Indonesia dengan lembaga Islam yang berdomisili di negaranya. Tujuannya, agar diskusi tentang penanggulangan terorisme dan ekstremisme tidak hanya terjadi pada tatanan antar pemerintah, tapi juga antar individu dan masyarakat.

Pada acara tersebut turut hadir Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj dan Sekretaris Jenderal PBNU Helmy Faisal Zaini. Acara pun diakhiri dengan menggelar shalat Jumat berjamaah. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika