REPUBLIKA.CO.ID, PONTIANAK -- Ketua MPR RI, Zulkifli Hasan, meminta pemerintah lebih memperhatikan perizinan belasan universitas Muhammadiyah yang masih terkendala.
Hal itu dia sampaikan ketika melakukan silaturahim dan penandatanganan prasasti Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah Kalimantan Barat, Sabtu (2/4).
Zulkifli menuturkan, dia mempunyai kebiasaan mampir ke perguruan tinggi-perguruan tinggi dan pimpinan daerah Muhammadiyah saat melakukan kunjungan ke luar kota.
Menurutnya, ada banyak hal yang perlu didukung soal kampus. Salah satunya, perizinan kampus Muhammadiyah yang masih terkendala di beberapa daerah.
"Beberapa kampus kita izinnya belum diberikan sesudah bertahun-tahun. Ada 19 universitas yang belum mendapat perizinan," kata Zulkifli usai memberikan sosialisasi empat pilar di Universitas Tanjungpura, Sabtu (2/4) sore.
Zulkifli meminta pemerintah lebih memperhatikan perizinan tersebut. Keberadaan kampus Muhammadiyah menurutnya telah sangat membantu tugas pemerintah dalam membangun pendidikan.
Pemerintah perlu mendukung upaya itu, salah satunya lewat kemudahan perizinan. Hal yang sama juga terjadi dengan pembangunan rusunawa atau asrama di sekitar kampus.
Ketua Umum PWM Muhammadiyah Provinsi Kalimantan Barat, Pabali Musa menyampaikan, gedung yang menelan dana Rp 9 Miliar tersebut sudah diresmikan secara formal akhir 2015 silam. Kendati belum sepenuhnya rampung, gedung pusat dakwah itu telah dimanfaatkan.
Kompleks Pusat Dakwah Muhammadiyah Kalbar terdiri atas beberapa gedung. "Di atas gedung ini ada masjid, gedung sebelah untuk pendidikan tahfidzul quran Mahad al Khansa, sedangkan ruangan ini nantinya akan digunakan untuk pertemuan dan resepsi," kata Pabali.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
