REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Ketua Rabithah Haji Indonesia Ade Marfuddin menyebut pentingnya sosialisasi, koordinasi dan pembinaan kepada publik agar tidak terjadi praktik penipuan calon jamaah umrah. 

"Pengawasan bukan hanya tugas pemerintah, karena sekarang sudah ada asosiasi maka pengawasan perlu dilakukan juga oleh asosiasi masing-masing," ujar Ade, Jumat (11/3).

Ade mengatakan seharusnya yang menegur travel bermasalah bukan hanya pemerintah, namun asosiasi. Nantinya diharapkan asosiasi juga dapat melakukan pembinaan terhadap anggota-anggotanya. Seharusnya, tugas asosiasi harus mengakomodasi dengan baik anggota mereka.

"Sebab memberikan izin kan, atas rekomendasi dari asosiasi," kata dia. Sebuah travel dapat menerima izin dari Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag atas rekomendasi dari asosiasi. Secara tidak langsung asosiasi juga ikut bertanggungjawab.

Kemudian, pemerintah harus selalu memberikan penilaian dan hukuman terhadap agen travel. Dia memisalkan, pemerintah sebaiknya melayani jamaah, memberikan publikasi bahwa travel tersebut memberikan rasa aman terhadap jamaah. Tentu saja, dinilai dari banyaknya jamaahnya, dan tidak pernah bermasalah.

"Sebaliknya yang melakukan pelanggaran diberikan punishment agar tidak melakukan kembali pelanggaran, sehingga jamaah tidak menjadi objek penipuan dan pembodohan. Sasaran-sasaran dari kegiatan ilegal dari travel tak bertanggung jawab," kata dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika