Kamis 10 Mar 2016 14:52 WIB

'Pemerintah tidak Tegas Kepada Penyelenggara Umrah'

Rep: c21/ Red: Muhammad Subarkah
Ilustrasi Travel Umrah dan Haji
Foto: Republika/Prayogi
Ilustrasi Travel Umrah dan Haji

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat haji dan umrah Ade Marfuddin mengatakan, budaya Indonesia sering bermain-main dengan sanksi hukum. Karena sering tidak ada ketegasan dalam penegakan hukum yang berlaku, setiap tahun banyak calon jamaah umrah tertipu.

"Jadi, sanksi harus tegas, tidak boleh dipermainkan oleh penyelenggara umrah dan haji," kata dia, Kamis (10/3).

Ade mengaitkan kondisi masyarakat yang begitu kuat ingin menunaikan ibadah haji atau umrah sering dimanfaatkan oleh oknum travel yang tak bertanggung jawab. Ini dilakukan, misalnya, dengan menawarkan "umrah paket hemat" kepada calon jamaah umrah. Untuk itu, pemerintah harus menyediakan regulasi yang baik dan benar agar kecurangan atau penipuan kepada para jamaah umrah tidak terus terjadi.

"Jadi, keinginan masyarakat yang besar untuk pergi haji, harus dibarengi dengan aturan lebih tegas dan baik. Bukan hanya untuk mengatur jamaahnya, melainkan juga untuk diterapkan kepada para penyelenggaranya," kata dia.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement