Rabu 02 Mar 2016 21:56 WIB

Inggris Intervensi Kurikulum Madrasah

Rep: Marniati/ Red: Agung Sasongko
Siswi di sekolah Islam Inggris
Foto: AP
Siswi di sekolah Islam Inggris

REPUBLIKA.CO.ID, LONDON -- Islam agama terbesar kedua di Inggris, setelah Kristen. Menurut sensus nasional pada 2011, terdapat  2,7 juta Muslim yang  tinggal di Inggris dan Wales, naik hampir satu juta dari sensus sebelumnya. Sebanyak lima persen dari populasi tersebut berasal dari kalangan dewasa dan 9,1 persen terdiri atas anak di bawah usia lima tahun.

Sebagian besar Muslim bermukim di Bradford, Luton, Blackburn, Birmingham, London, dan Dewsbury. Selain itu, populasi Muslim juga dapat ditemui di High Wycombe, Slough, Leicester, Derby, Manchester, Liverpool, dan kota-kota pabrik dari Northern England.

Pertumbuhan populasi tersebut tidak diiringi dengan iklim kondusif. Belakangan ini, Pemerintah Inggris mulai menerapkan kebijakan yang dinilai cenderung menyudutkan umat Islam. Ini menyusul berbagai aksi-aksi terorisme oleh oknum Muslim yang memunculkan Islamofobia di tengah-tengah publik Inggris.  

Perdana Menteri Inggris David Cameron, seperti dilansir euroislam.com,Ahad (21/2), menginstruksikan semua madrasah di Inggris mengikuti peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Pemerintah Inggris melalui kurikulum pendidikan pemerintah ingin meyakinkan agar pembelajaran yang diberikan ke madrasah tidak merusak nilai-nilai fundamental Inggris. Menurutnya, madrasah mengajarkan intoleransi kepada anak-anak, seperti larangan bergaul dengan agama lain dan teori konspirasi Yahudi.

Terutama, dalam memberikan rasa aman bahwa pelajaran mereka di sekolah mempersiapkan mereka untuk hidup di Inggris modern dan aktif berkontribusi kepada masyarakat. "Di mana pun anak-anak belajar, terutama di sekolah," katanya.  

Cameron dalam wawancaranya dengan the Daily Telegraph menegaskan kebijakan kurikulum tersebut tidak akan menargetkan sekolah-sekolah Kristen dan hanya akan fokus pada madrasah.

Dalam proses penerapan kebijakan ini, Pemerintah Inggris telah mengadakan konsultasi sebagai bagian dari proses rancangan kebijakan menjelang pembahasan di legislatif. Saat ini, lebih dari 3.000 orang ditahan dengan tuduhan mengubah struktur masyarakat.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement

Rekomendasi

Advertisement