Kamis 25 Feb 2016 17:10 WIB

Gelar KTT Luar Biasa, Jokowi Undang 55 Negara Anggota OKI

Rep: Rr Laeny Sulistyawati / Red: Achmad Syalaby
Pasukan Satuan Tugas Pengamanan Wilayah I mengikuti apel pengamanan menjelang Konferensi Tingkat Tinggi Organisasi Kerjasama Islam (KTT OKI) di Markas Kodam Jaya, Jakarta, Kamis, (25/2)
Foto: Antara/M Agung Rajasa
Pasukan Satuan Tugas Pengamanan Wilayah I mengikuti apel pengamanan menjelang Konferensi Tingkat Tinggi Organisasi Kerjasama Islam (KTT OKI) di Markas Kodam Jaya, Jakarta, Kamis, (25/2)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Indonesia akan menjadi tuan rumah Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Organisasi Kerjasama Islam (OKI) yang membahas Palestina dan Yerusalem, di Jakarta pada 6-7 Maret 2016. Sebanyak 55 negara anggota OKI telah resmi mendapat surat undangan menghadiri KTT ini.

Direktur jenderal (dirjen) Multilateral Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Indonesia Hasan Kleib mengatakan, undangan telah tandatangani langsung oleh Presiden  Joko Widodo dan dikirimkan ke-55 pemimpin negara yang menjadi anggota OKI. 

Surat dikirimkan pada 25 Januari 2016 lalu. Ia menyebutkan, ada negara yang minta waktu beberapa hari untuk mengkonfirmasi hadir. Adapun pejabat yang menghadiri KTT ini yakni kepala negara, presiden, menteri luar negeri, perdana menteri (PM), hingga utusan khusus. 

“Negara yang pasti hadir adalah presiden Indonesia,presiden Palestina Mahmoud Abas, dan perdana menteri (PM) Mesir. Perlu diketahui bahwa Mesir menjabat ketua KTT OKI sebelum serah terima ke Turki bulan April 2015, sehingga yang membuka pidato acara nanti adalah Mesir,” ujarnya di sela-sela konferensi pers KTT Luar biasa OKI, di gedung Kemenlu, di Jakarta, Kamis (25/2).

Ia menambahkan, sebanyak tiga atau empat presiden negara yang memastikan berpartisipasi berasal dari benua Afrika dan Asia. Kemudian sekitar lima perdana menteri yang juga berpartisipasi dalam forum ini. Tak hanya itu, sekitar 14 sampai 16 menlu yang hadir bersama presiden dan mewakili negaranya. Ada juga hadir dengan mengirimkan utusan khusus seperti melalui duta besar.

“Kami sangat memahami ada beberapa kepala negara yang mengkonfirmasi hadir, tetapi ada juga yang menyampaikan penyesalannya karena tidak dapat meninggalkan negaranya, entah karena pemilihan umum (pemilu) atau kunjungan negara asing, sehingga mereka mengutus pejabat, baik utusan khusus, PM atau menlu,” katanya.

Pihaknya mengaku akan menjelaskan lebih rinci setelah informasi diperoleh lebih detil. Di satu sisi, ia meminta publik jangan melihat bahwa semua kepala negara harus hadir di KTT ini. Mengingat waktu penyelenggaraan KTT kali ini sangat mendesak. 

Ia mencontohkan, saat KTT luar biasa OKI digelar di Makkah, Arab Saudi, tahun 2012. Saat itu hanya di bawah 15 negara yang benar-benar hadir. Padahal, kata dia, negara-negara ini sudah mendapat pemberitahuan forum tersebut empat hingga lima bulan sebelumnya.

 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement