REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekjen Dewan Masjid Indonesia (DMI) Imam Addaruquthni mempersilakan Kepolisian untuk melakukan pemantauan di setiap masjid. Sejak dahulu, dia menjelaskan, memang menjadi tugas kepolisian untuk memata-matai kegiatan keagamaan di setiap rumah ibadah.
"Silakan jika polisi ingin memantau masjid, sejak orde baru hingga sekarang memang sudah dilakukan memata-matai masjid, kami tidak ada kekhawatiran sama sekali akan ada pengawasan ketat dari kepolisian terhadap program masjid," ujar dia kepada Republika.co.id, Rabu (24/2).
(Baca: Masjid tak Bisa Diawasi Seperti Zaman Orba).
Biasanya, dia menjelaskan, gejala terorisme itu berada di dalam kegiatan siluman, tetapi bukan di masjid. Masjid bahkan menjadi korban jika terjadi operasi keamanan oleh kepolisian. Jika ada ceramah-ceramah yang dilakukan di masjid untuk mengkritisi pemerintah itu hal yang lumrah dan biasa. Masjid tersebut dikenal dengan masjid keras tetapi itu bukanlah tindakan terorisme.
"Aparat keamanan kita harus kritsi membaca situasi seperti ini, jangan masjid dijadikan operasi keamanan, jika ada masjid yang tidak respek terhadap pemerintah itu biasa, masjid keras ada tetapi mereka bukan teroris," jelas dia.
Imam berharap Kepolisian tidak akan melakukan kesalahan penanganan yang akan justru berdampak negatif. Jika ada masjid yang menyelenggarakan ceramah dengan penceramah provokatif itu bukan terorisme.
Menurut dia, polisi hanya dapat menindak jika orang yang disebut dijelek-jelekkan itu melakukan pengaduan. Ini tentu berbeda dengan terorisme. Dia meminta jangan sampai polisi melakukan tindakan represif dengan alasan adanya teroris karena bisa jadi sebuah kejahatan kemanusiaan dengan tindakan kekerasan di rumah ibadah.
Justru, menurut dia, masjid keras sekalipun di Indonesia juga anti terorisme, tetapi jika mereka kritis terhadap pemerintah Imam membenarkan. Dia berharap masjid keras tersebut tidak dicap sebagai lumbung teroris.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
