REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Majelis Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) tegas menolak paham atau ideologi yang membolehkan atau mengakui lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT).
Pelaku LGBT dan para pendukungnya diimbau tidak lagi menyebarkan paham, ideologi dan perilaku tersebut kepada masyarakat dengan alasan hak asasi manusia (HAM) dan kebebasan sehingga tidak merusak tatanan sosial yang sudah ada.
Meski begitu, KAHMI mengajak segenap warga masyarakat untuk tidak melakukan tindakan anarkis dan diskriminatif terhadap pelaku LGBT.
"Mari memberikan pemahaman dan ajakan kepada pelaku LGBT untuk sadar dan mengubah perilakunya yang selama ini telah menyimpang dari fitrahnya," ujar koordinator Majelis Nasional KAHMI Mahfud MD dalam siaran persnya, selasa (16/2).
Penyimpangan seksual adalah problema umat manusia sejak dahulu kala. Bahkan dalam sejarah Nabi Luth AS dan kaumnya, dikisahkan penyimpangan seksual terjadi begitu terstruktur, sistematis dan masif sehingga dapat dikategorikan sebagai tragedi kemanusiaan.
Akhirnya turun azab dari Allah SWT sebagai peringatan bagi umat manusia. LBGT sebagai bagian dari penyimpangan seksual adalah persoalan yang sudah lama menjadi kontroversi di luar negeri, terutama di Eropa dan Amerika.
Namun belakangan isu ini menjadi perbincangan hangat di Indonesia karena didorong publikasi masif dari kelompok pendukung LGBT.
Bahkan sebuah lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yakni United Nations Development Programme (UNDP) akan memberikan kucuran dana cukup besar tahun ini. Dana tersebut akan digunakan dalam 'penanganan' LGBT di beberapa negara di Asia, termasuk Indonesia.
Berbagai kalangan telah memunculkan pendapatnya terkait propaganda LGBT di Indonesia, termasuk dari kalangan intelektual dan tokoh agama. Kenyataannya saat ini eksistensi penyandang LGBT benar adanya, bukan isu atau gosip belaka.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
