REPUBLIKA.CO.ID, SOLO -- Bak gayung bersambut, desakan DPRD Kota Solo ihwal pelabelan produk jasa kuliner mengandung unsur hewan babi, membuahkan hasil positif. Pemkot Solo bakal menggandeng MUI (Majelis Ulama Indonesia) setempat, untuk merealisir pelebelan menu halal dan haram.

Usulan pelabelan makanan halal dan haram pada pelaku usaha memperoleh sinyal positif. ''Nanti kita komunikasikan dengan MUI dulu, seperti apa realisasinya,'' kata Penjabat (Pj) Walikota Solo, Budi Yulistianto, Sabtu (6/2).

Menurut Budi, pihak yang menentukan halal dan haram menu makanan itu MUI. ''Kalau memang pemerintah mewajibkan, tentu kita siapkan regulasinya. Apalagi, Dewan sudah mendorong adanya hal tersebut. Pokoknya, kita suport sepenuhnya,'' tambahnya.

Masih menurut Budi, label yang dicantumkan bukan hanya makanan yang halal. Juga makanan yang terdeteksi haram. Misalnya, produk kuliner tertentu yang mengandung unsur babi. Label harus dicantumkan dalam produk makanan itu. Jadi, perlu adanya pelebelan terhadap produk makanan.

Ihwal penerapan pelabelan itu, kata dia, tidak boleh dilakukan setengah-setengah. Regulasi untuk merealisasi ketentuan tersebut harus dilakukan serius. Pengecekan dilakukan secara keseluruhan, mulai proses dari hulu hingga hilir tuntas. Sehingga dengan pelabelan itu, akan diketahui makanan yang betul-betul halal dan haram.

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kota Solo, Eny Tyazni Susana, mengatakan, labelisasi makanan halal dan haram pada pelaku usaha, seperti, restoran, rumah makan dan hotel, bukan sepenuhnya menjadi tanggung-jawab Disbudpar.

''Kami sedikit mengambil bagian, karena pelaku usaha, seperti, hotel dan restoran, tergabung dalam Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum (URHU), ''katanya menjelaskan.

Terkait adanya salah satu hotel di kawasan Gladak yang enggan mendapat pemeriksaan kelayakan makanan, Eny menyatakan, bakal segera melakukan koordinasi dengan URHU. ''Segera kami koordinasikan dengan tim kami. Karena itu juga menyangkut izin URHU''.

Ikuti Whatsapp Channel Republika