REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekjen Kementerian Agama Nur Syam optimistis pembangunan Universitas Islam Internasional dapat dirampungkan pada tahun ini. Pada tahun 2017 sudah dapat melakukan penerimaan mahasiswa baru.
"Ini sudah dibicarakan dengan pak Menag Lukman dan Dirjen Pendidikan Islam pak Kamaruddin Amin, bahwa tahun 2016 ini kami fokus pada pembangunan universitas tersebut termasuk konsultan perencanaan, konsultan pengawasan, site plan tata letak gedung, perkantoran dan lain sebagainya," tuturnya kepada Republika, Kamis (14/1).
Nur Syam mengungkap, antara Kemenag dengan Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemenkominfo), Kementerian Keuangan (Kemenkeu) serta berbagai intansi telah membahas teknis rencana pembangunan universitas tersebut. Berdasarkan pertemuan itu ada beberapa hal yang menurut dia penting untuk dicermati.
UII akan menggunakan tanah seluas 100 hektare yang selama ini dikuasakan kepada Kemenkominfo untuk Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP RRI) di Cimanggis, Depok, Jawa Barat. Nantinya tanah tersebut dialihkan dari LPP RRI ke Kemenag yang kemudian akan digunakan untuk membangun universitas itu.
"Diserahkan ke Kemenag karena nantinya yang bertanggung jawab untuk mengelola universitas tersebut adalah Kemenag. Karena core studinya adalah Islamic studies, "katanya menjelaskan.
Mekanismenya, dia menjelaskan, Kemenag dia menjelaskan, Kemenag akan bersurat ke LPP RRI, kemudian LPP RRI mengajukan pengalihan ke Kemenkeu. Setelah sampai di Kemenkeu maka pihak Kemenkeu akan mengalihkan ke Kemenag. Proses administrasi tersebut diperkirakan selambat-lambatnya selama enam bulan. Baru setelah proses administrasi selesai pembangunan fisik dapat dilaksanakan.
Mengenai penganggaran, dia menjelaskan tentu tanggung jawab anggarannya dibebankan kepada Kemenag. Meskipun dia menyadari jika menggunakan skema penganggaran APBNP untuk pembangunan fisik agak meragukan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika