REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Gerakan Revolusi Mental diterapkan setiap kementerian, termasuk dalam pelayanan ibadah haji dan pembentukan karakter siswa madrasah.
"Saya sudah minta ke Pak Lukman (Menteri Agama) untuk melakukan perbaikan, salah satunya meningkatkan pelayanan haji. Alhamdulillah, tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan haji cukup puas meski masih harus ditingkatkan pada masa mendatang," tutur Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani dalam Deklarasi Gerakan Revolusi Mental yang diselenggarakan Kementerian Agama, Selasa (15/12).
Di hadapan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, pimpinan lembaga pendidikan agama, siswa madrasah dan pesantren dari seluruh Indonesia, Puan menegaskan bahwa lembaga pendidikan di bawah Kementerian Agama seperti pondok pesantren, madrasah hingga perguruan tinggi harus memahami dan menjalankan Gerakan Revolusi Mental.
"Dalam dunia pendidikan menjadi tempat kita menyemai generasi pemimpin bangsa Indonesia kelak," ujar Puan.
Tidak hanya itu, Puan berharap Kementerian Agama juga harus menggelorakan nilai-nilai Pancasila sebagai bagian dari Gerakan Revolusi Mental. Ia pun meminta Menteri Agama untuk juga melakukan perbaikan-perbaikan terutama dalam hal pelayanan di kementerian yang dipimpinnya.
Menag pun menyadari, kementerian yang dipimpinnya dituntut untuk menjalankan Gerakan Revolusi Mental yang berbasis nilai-nilai luhur beragama.
"Generasi silih berganti dan kita ingin memastikan generasi mendatang tidak kehilangan jati dirinya dengan menggelorakan Gerakan Revolusi Mental," ujar Puan
Oleh karena itu, Lukman setuju bahwa dunia pendidikan menjadi salah satu kunci untuk mewujudkan Gerakan Revolusi Mental. "Pendidikan menduduki posisi sentral," ujar Lukman.
Lukman mengatakan, Gerakan Revolusi mental momentum untuk meningkatkan daya saing bangsa. Ia pun menekankan lima nilai budaya kerja ke bawahannya, yaitu integritas, profesionalitas, inovasi, tanggung jawab, dan keteladanan.
"Kita tidak boleh bermental minder dan inlander. Pejabat itu pelayan, bukan priyayi. Pejabat itu melayani bukan dilayani," ujar Lukman.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
