REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah mengimbau masyarakat di seluruh Indonesia untuk mengikuti pemilihan kepala daerah secara langsung pada 9 Desember 2015 mendatang. Ketua PP Pemuda Muhammadiyah, Dahnil Anzar Simanjuntak meminta masyarakat agar tidak memilih calon kepala daerah yang terindikasi dan pernah disebut di persidangan terlibat dalam kasus korupsi.
"Perlambatan pembangunan yang terjadi selama ini karena kepala daerah yang korup dan membiarkan korupsi merajalela serta dilakukan secara berjamaah bersama anggota keluarga, dan kelompoknya. Maka, calon kepala Daerah yang bebas dari korupsi adalah syarat mutlak," ujar Dahnil dalam siaran pers yang diterima Republika, Ahad (6/12).
Ia menjelaskan, masyarakat juga diharapkan tidak memilih dan aktif melaporkan calon kepala daerah yang melakukan politik uang kepada Panwaslu/Bawaslu setempat. Dalam memilih kepala daerah, masyarakat harus mengetahui rekam jejak calon kepala daerah tersebut serta komitmennya terhadap kepemimpinan yang antikorupsi.
Selain itu, masyarakat juga harus mengetahui program kerja yang akan dilakukan calon kepala daerah tersebut jika nantinya terpilih. Program kerja tersebut haruslah yang bermanfaat untuk masyarakat kebanyakan.