Oleh: Prof. Didin Hafidhudin
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kita sama-sama merasakan bahwa saat ini dan mungkin untuk beberapa waktu ke depan, bangsa kita sedang menghadapi ujian yang sangat berat. Ujian bagi rakyat dan sekaligus ujian bagi pemerintah sebagai pemegang amanah kekuasaan.
Bencana kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan gambut tidak hanya terjadi di Sumatra dan Kalimantan, tapi berdasarkan pantauan satelit telah meluas ke beberapa daerah di Jawa, Sula wesi, Maluku, dan Papua. Indonesia saat ini sedang menghadapi siklus musim kemarau dan kekeringan yang terpanjang dalam sejarah bangsa.
Data yang dirilis Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyebutkan dampak kabut asap telah menyebabkan 10 orang meninggal dunia di Sumatra dan Kalimantan. Bencana asap telah mengakibatkan 503.874 jiwa menderita infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) di enam provinsi dalam rentang waktu antara Juli dan Oktober 2015, yaitu 80.263 di Riau, 129.229 di Jambi, 101.333 di Sumatra Selatan, 43.477 di Kalimantan Barat, 52.142 di Kalimantan Tengah, dan 97.430 di Kalimantan Selatan.
Jumlah penderita ISPA secara riil melebihi angka tersebut karena tidak semua warga masyarakat berobat ke puskesmas atau rumah sakit sehingga tidak terdata. Secara keseluruhan, lebih dari 43 juta jiwa penduduk terkena asap di wilayah Sumatra dan Kalimantan.
Bencana yang timbul akibat pembakaran hutan dan lahan gambut untuk kepentingan pembukaan lahan perkebunan sawit adalah bencana buatan manusia, baik yang dilakukan orang per orang maupun oleh perusahaan yang mengeksploitasi hutan dan kebun tersebut.
Allah SWT telah mengingatkan dalam Alquran, "Telah tampak kerusakan di darat dan di laut karena ulah tangan manusia supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari (balasan) perbuatan yang mereka perbuat, mudah-mudahan mereka kembali (tobat)." (QS ar-Ruum [30]: 41).
Bencana kabut asap, selain membawa dampak musibah bagi kesehatan dan keselamatan jiwa manusia, seperti yang terjadi di Sumatra dan Kalimantan, juga berpengaruh terhadap segi-segi kehidupan lainnya. Begitu pun kemarau panjang dan kekeringan menimbulkan dampak sosial-ekonomi berupa kegagalan panen, meningkatnya kemiskinan, dan pengangguran di pedesaan.
Kondisi paceklik di desa berimplikasi terhadap keamanan dan ketertiban sosial serta arus urbanisasi menyerbu kota.
Sedangkan, lapangan kerja yang tersedia di kota dan kawasan industri sudah tidak memadai untuk menyerap tenaga kerja yang bertambah tiap tahun tanpa solusi yang menyeluruh. Bersambung..
Ikuti Whatsapp Channel Republika
