Kamis 27 Aug 2015 19:23 WIB
Munas MUI

'Munas MUI Cerminkan Etika Luhur Ulama'

Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) terpilih, Ma'ruf Amin (kedua kanan) menerima hasil rapat tim formatur dari ketua MUI yang lama Din Syamsuddin (kiri) disela-sela penutupan Musyawarah Nasional (Munas) IX MUI di Surabaya, Jawa Timur, Kamis (27/8) dini har
Foto: Antara/M Risyal Hidayat
Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) terpilih, Ma'ruf Amin (kedua kanan) menerima hasil rapat tim formatur dari ketua MUI yang lama Din Syamsuddin (kiri) disela-sela penutupan Musyawarah Nasional (Munas) IX MUI di Surabaya, Jawa Timur, Kamis (27/8) dini har

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Musyawarah Nasional IX Majelis Ulama Indonesia (MUI) dinilai  mencerminkan kekuatan sosial keagamaan di Indonesia serta etika luhur ulama yang patut dicontoh.

“Sidang yang dipimpin oleh Din Syamsuddin tersebut, telah mencerminkan etika luhur dari para ulama, yang tentu saja berbeda dengan kebanyakan politisi,” terang Direktur Eksekutif Centre for Dialogue and Cooperation among Civilisations (CDCC) Alpha Ammirachman, Kamis (27/8).

Komposisi kepemimpinan MUI  sendiri,ujarmya, terdiri dari dua organisasi lembaga besar di Indonesia, Nahdlatul Ulam dan Muhammadiyah, dan juga ormas-ormas Islam lain yang ada di Indonesia.

"Komposisi kepemimpinan MUI juga telah mencerminkan kekuatan-kekuatan sosial keagamaan di Indonesia," kata dia.

 Alpha berharap dengan terpilihnya kepengurusan yang baru, MUI mampu menjawab berbagai tantangan yang mungkin akan muncul di tengah masyarakat.

Dari begitu banyak permasalahan yang sedang dihadapi Indonesia, ia menilai jika situasi sosial ekonomi merupakan permasalahan yang paling mendesak saat ini, dan nyaris berada di titik nadir.

Ia berpendapat,  MUI perlu membuat kajian yang komprehensif dan mendalam dalam bentuk fatwa ataupun rekomendasi agar situasi ekonomi sosial bisa terselesaikan atau menjadi lebih baik.

Menurutnya, hal tersebut diperlukan agar bangsa Indonesia tidak jatuh ke dalam situasi sosial ekonomi yang akan mempengaruhi kehidupan antarumat beragama.

“Maka, pendekatan kedisiplinan di dalam diperlukan untuk memperkuat fatwa dan rekomendasi yang dikeluarkan agar lebih membumi dan mudah diterima oleh masyarakat Indonesia,” urai Alpha.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement