REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Menjelang pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak, organisasi kemasyarakatan PP Pemuda Muhammadiyah meminta masyarakat tidak memilih calon kepala daerah yang pernah terjerat kasus korupsi.
"Oleh sebab itu umat Islam dan umat agama lainnya tidak boleh tertipu dengan retorika propoganda atas nama agama dan penggunaan simbol-simbol agama untuk menarik simpati pemilih, lihatlah rekam jejak para calon tersebut," ujar Ketua PP Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak, Ahad (26/7).
Ia mengatakan, korupsi adalah salah satu masalah utama yang menyebabkan perlambatan pembangunan dan pelayanan pelayanan di daerah.
Namun, bila publik, khususnya umat Islam masih bertoleransi dengan calon yang terindikasi memiliki rekam jejak buruk dan korupsi, maka perbaikan pembangunan dan pelayanan publik tidak pernah akan hadir.
“Bagi Islam perlawanan terhadap korupsi adalah fardu ain (kewajiban mutalak),” kata Dahnil.
Ia juga meminta agar partai politik baik partai Islam maupun partai lainnya untuk tidak mencalonkan mereka yang terindikasi memiliki rekam jejak hukum yang buruk dan terkait kasus korupsi baik langsung maupun tidak langsung.