REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Tokoh PP Muhammadiyah, Haedar Nasir mengaku tidak keberatan dengan istilah Islam Nusantara yang digunakan sebagian kelompok masyarakat. Hanya saja, ia meminta, agar kepala negara untuk tidak masuk pada ranah yang bisa mengurangi kemajemukan dan kedinamisan.

Hal itu mengacu pada pernyataan Presiden Jokowi yang menggunakan istilah Islam Nusantara dalam kesempatan 'istighatsah kubra' yang diselenggarakan PBNU di Jakarta (14/6/).

"Kepala negara maupun pejabat negara jangan masuk pada arena istilah yang istilah itu tidak tunggal dan plural," ujar Haedarkepada Republika, Kamis (9/7).

Adapun mengenai terminologi Islam Nusantara, ia mengaku, lebih senang menggunakan istilah Islam Indonesia. Hal itu dikarenakan, Islam Indonesia mengggambarkan kemajemukan, kedinamisan, dan kemajuan.

Namun, ia tetap menghargai kelompok masyarakat yang tetap ingin menggunakan istilah Islam Nusantara. Asalkan, istilah Islam Nusantara tersebut merupakan hasil dari seluruh penyebar dan pelaku sejarah Islam, tidak tunggal, dan bukan milik satu golongan atau mazhab.

Ia melanjutkan, dari pada berpolemik soal wadah dan istilah lebih baik memikirkan dan mengagendakan langkah strategis agar umat Islam Indonesia yang berjumlah mayoritas lebih berkualitas menjadi umat yang uswah hasanah, rahmatan lil alamin, dan miliki peradaban berkemajuan.

Menurut dia, Islam itu shalihu li-kulli zaman wa al-makan. Yang berarti relevan untuk sepanjang waktu dan keadaan. Islam bisa melampaui lokal, nasional, regional dan global. Islam melampaui masa lalu, kini dan masa depan.

Karenanya islam tidak bisa dibingkai dalam satu waktu dan keadaan tertentu. Islam harus  melampaui seluruhnya dengan misi keunggulan, kemajuan dan keutamaan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika