REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Majelis Pemberdayaan Masyarakat (MPM) PP Muhammadiyah membantu mengatasi rawan pangan dan pendidikan di Nusa Tenggara Timur (NTT). Menyusul terjadi rawan pangan di salah satu kabupaten di NTT yaitu Timor Tengah Selatan (TTS).
Demikian dikatakan Wakil Ketua MPM PP Muhammadiyah, M Nurul Yamien, di Yogyakarta, Jumat (3/7). Bantuan berupa pelatihan pertanian terpadu yang bisa meningkatkan produksi.
"Ironi memang, Indonesia yang dikenal sebagai negara agraris, sebagaian besar penduduknya bermata pencaharian dari sektor pertanian, dan memiliki lahan pertanian sangat luas, serta sumberdaya pangan yang beragam. Sebetulnya sangat cukup untuk dijadikan modal ke arah terciptanya kecukupan pangan yang melindungi warganya dari bencana rawan pangan," kata Yamien.
Petani Indonesia, kata Yamien, justru menjadi bagian terbesar kemiskinan di Indonesia. "Bagaimana tidak, harga produk pertanian anjlok saat mereka panen, sementara harga pupuk dan biaya produksi lainnya melambung saat mereka tanam," katanya.
Di samping itu, kata Yamien, masalah akses pendidikan di NTT juga menjadi sorotan MPM PP Muhammadiyah. Menyusul masih ada kabupaten yang memiliki angka partisipasi kasar tingkat SMP belum mencapai 95 persen seperti yang ditargetkan pemerintah.
Kata Yamien, kondisi ini menjadi tantangan semua pihak bukan hanya pemerintah, tetapi juga organisasi keagamaan seperti Muhammadiyah. Memang, mainstream dakwah Muhammadiyah saat ini sangat menonjol di dua bidang utama yaitu pendidikan, dan kesehatan.
Tetapi permasalahan bangsa saat ini semakin kompleks, dan kemiskinan masih selalu melekat dalam kehidupan bangsa yang menjelang 70 tahun merdeka. Apalagi, kantong-kantong kemiskinan justru terjadi di kalangan petani yang merupakan mayoritas penduduk Indonesia.
"Sehingga perhatian Muhammadiyah di sektor pertanian, nelayan, dan peternakan, maupun perikanan akan memunculkan pilar ketiga gerakan dakwah Muhammadiyah," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika