REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Aliansi Makapetor Manado memprotes pembangunan Masjid Al Khairiyah, Kampung Texas, Manado, Senin (15/6) kemarin. Mereka menuntut pembongkaran masjid dan meminta pemerintah untuk merealisasikan Taman Wisata Religi yang akan dibangun di lokasi tersebut.
“Kami tidak menanggapi karena mereka tidak punya kepentingan langsung soal pembangunan masjid. Saya tidak tahu apa yang melatar belakangi mereka sampai melakukan demo,” ujar Ketua Panitia Pembangunan Masjid Texas Jafar Al Khatiri kepada Republika, Selasa (16/6).
Jafar menuturkan, massa yang berjumlah sekitar 200 orang tidak sampai mendatangi lokasi masjid karena telah dihadang oleh aparat. Demonstrasi dilakukan di tempat yang agak jauh dari masjid. Sebulan lalu, tambah Jafar, kelompok Kristen ini juga telah melakukan demonstrasi dengan alasan serupa.
Demonstrasi ini dipicu oleh masalah status tanah pembangunan masjid. Jafar menjelaskan, tanah tersebut adalah tanah negara. Pihak panitia pembangunan masjid telah mengajukan sertifikat tanah ke DPRD.
Menurut UU, orang yang telah lebih dari 20 tahun menduduki tanah negara berhak untuk mengajukan sertifikat tanah. Sementara, masjid Texas telah berdiri di Manado sejak tahun 1960-an.
Namun, lanjut Jafar, sertifikat yang keluar justru sertifikat tanah yang diajukan belakangan oleh pemerintah kota. Masalahnya, pemerintah kota mengajukan status tanah tersebut sebagai lahan kosong yang rencananya akan digunakan untuk taman wisata religi.
“Pemerintah sekarang ingin menggantinya dengan taman wisata religi yang berisi miniatur-miniatur lima agama. Kami tidak sepakat. Kalau mau mengubah menjadi taman religi, tidak perlu membongkar masjid yang sudah ada,” kata Jafar.
Jafar menekankan, Masjid Texas memiliki posisi penting bagi umat Islam di Manado. Selain faktor kesejarahan, masjid ini menjadi tempat berkumpulnya para pedagang kaki lima, pekerja, sopir, dan masyarakat Muslim yang berjumlah 37 persen di pusat kota Manado. Keberadaan masjid Texas sejak dulu juga tidak pernah menuai persoalan.
Namun, lanjut Jafar, sebenarnya panitia pembangunan masjid dan pemerintah kota telah melakukan kesepakatan-kesepakatan. Pemkot sepakat untuk mengubah rencana dari taman religi menjadi graha religi, tanpa membongkar masjid.
“Kemarin sudah peletakan batu pertama untuk pembangunan graha religi. Walikota juga hadir. Saya tidak tahu kenapa tiba-tiba kelompok ini melakukan demonstrasi lagi. Mereka beralasan ini tanah adat,” lanjutnya.
Jafar mengaku tidak ingin menarik masalah ini kepada isu pilkada yang akan dihelat sebentar lagi ataupun isu konflik antara umat beragama.
Ia berharap, semua pihak dapat menjaga kerukunan antar umat beragama. Permasalahan ini juga telah ia sampaikan kepada aparat setempat, DPRD, Dewan Masjid Indonesia, dan MUI.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
