REPUBLIKA.CO.ID, MEDAN -- Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) KH Ahmad Hasyim Muzadi menegaskan pemerintah bertanggung jawab melindungi masyarakat dari propaganda dan gerakan Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) yang dinilai sudah meresahkan.

"Pemerintah harus memberikan wawasan kepada ulama untuk kemudian para ulama itu memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang ISIS tersebut," kata Hasyim Muzadi di Medan, Kamis (7/5). Menurut dia, dengan memberikan wawasan, para ulama tidak hanya sekadar memiliki ilmu tetapi juga wawasan yang lebih luas sehingga pada akhirnya juga bisa memberitahukan kepada umat.

"Untuk terhindar dari propaganda ISIS dan radikalisme lainnya, umat juga harus memiliki tauhid dan beribadah yang benar dengan memahami ke-Islaman sesungguhnya serta berbuat baik," kata Hasyim. Mantan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Utama (PBNU) itu menegaskan sejauh ini perjuangan ISIS lari dari konsep Islam yang ditandai antara lain dengan yang dibunuh adalah sesama Islam.

Padahal, propagandanya mereka memperjuangkan syariat Islam. "Kalau mereka menyerang Yahudi itu mungkin masih masuk akal, tapi kenyataannya mereka menyerang kelompok sendiri. Gerakan radikalisme yang berpikir membunuh karena ingin masuk surga, sementara salah satu syarat masuk surga dengan menyayangi anak yatim, bukan memproduksi anak yatim," katanya.

Dia menyebutkan adanya Piagam Madinah yang isinya bukan saja memuat persaudaraan terhadap sesama muslim, tapi juga mengakomodasi umat agama lain.

Ikuti Whatsapp Channel Republika