REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Pemblokiran situs media Islam online dinilai kebijakan pemerintah yang tidak tepat.

"Mestinya yang diblokir situs-situs porno, itu lebih signifikan," ujar Ketua Departemen Pembangunan Karakter Bangsa Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Mohammad Nasih, Senin (6/4).

Dosen Pascasarjana Universitas Indonesia tersebut juga memaparkan, situs-situs porno itu sudah jelas melanggar undang-undang.

"Nah kalau porno itu kan jelas-jelas melanggar, ada undang-undang yang dilanggar tentang pornografi, pornoaksi yang dilanggar," papar Nasih.

Menurutnya, masih banyak pekerjaan pemerintah yang lebih penting dari pada memblokir situs media Islam online.

Ikuti Whatsapp Channel Republika