Jumat, 18 Rabiul Awwal 1441 / 15 November 2019

Jumat, 18 Rabiul Awwal 1441 / 15 November 2019

PBNU: Fatwa Tentang Kejahatan Seksual Anak Tak Perlu Jadi UU

Kamis 05 Mar 2015 16:20 WIB

Rep: C83/ Red: Angga Indrawan

Pelecehan seksual anak (ilustrasi).

Pelecehan seksual anak (ilustrasi).

Foto: Republika/Rakhmawaty La'lang

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU) mengatakan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengenai pelaku kejahatan seksual pada anak tidak perlu dijadikan undang-undang. Wasekjen PBNU Imdadun Rahmat mengatakan, undang-undang perlindungan anak dan undang-undang sejenis lainnya sudah cukup digunakan.

"Terpenting adalah pross penegakan hukum," ujarnya kepada Republika, Kamis (5/3). Menurutnya, jangan sampai ada pihak-pihak yang meloloskan atau meringankan hukuman pelaku tindak kejahatan sekual tanpa alasan yang jelas.

Menurutnya, Undang-undang perlindungan dianggap sudah cukup sebagai rujukan. Ia menambahkan, jika memang pihak DPR berencana untuk menjadikan fatwa sebagai turunan untuk pembuatan hukum positif, maka harus dilakukan pengkajian yang matang.

"Prinsipnya dalam pembuatan undang-undang yakni hukuman yang diberikan harus bersifat adil," kata dia menegaskan.
 

BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA