REPUBLIKA.CO.ID,DENPASAR--Kepengurusan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Daerah Bali hingga saat ini belum memiliki SK Kepengurusan. Padahal kata Ketua Terpilih Baznas Bali, Drs H Mahrusun, dia sudah enam bulan ditunjuk jadi ketua.

"Sudah selama itu pula kami menunggu SK Kepengurusan dari Pemprov Bali, namun belum turun juga," kata Mahrusun.

Kepada Republika di Denpasar, Selasa (17/2), Mahrusun mengatakan, dia menyadari kalau SK Kepengurusan turun, maka ada akibat hukumnya, yakni Pemprov Bali harus menyediakan biaya operasional bagi kegiatan Baznas. Hal itu harus ditaati semua pihak, karena merupakan amanat UU nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Mahrusun meragukan jika Pemprov Bali tidak memiliki dana untuk kegiatan operasional Baznas. Namun dia lebih melihat bahwa Pemprov Bali masih menunggu waktu yang tepat untuk mensahkan kepengurusan Baznas Daerah Bali. "Kalau dikatakan tidak ada uang kan tidak mungkin, tapi posnya yang mugkin belum ada," katanya.

Karena itulah katanya, dia tidak terlalu mengharapkan Pemprov Bali menyiapkan dana untuk Baznas Bali. Sebaliknya bila SK Kepengurusannya saja bisa turun itu sudah menjadi pegangan baginya untuk memulai melakukan kegiatan.

"Kalau sekarang bagaimana kami mulai bekerja, karena pengurusnya belum memegang SK," kata Mahrusun.

Ikuti Whatsapp Channel Republika