REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Salah satu risalah Kongres Umat Islam Indonesia kepada Pemerintah agar berpihak pada ekonomi kerakyatan dan bukan pada liberalisasi dan kapitalis.

Nahdlatul Ulama (NU) sebagai salah satu peserta KUII ke-6 menganggap, keberpihakan negara pada ekonomi umat Islam masih sangat kecil. Hal itu disampaikan Ketua PBNU, KH Maksum Machfoedz saat dihubungi Republika, di Jakarta, Jumat (13/2).

Kiai Maksum menengarai, penyelenggara negara abai terhadap umat Islam yang mayoritas bertumpu pada sektor pertanian. Alih-alih, kata Kiai Maksum, negara justru memenangkan sektor industri, impor, dan manufaktur.

"Maka, (sektor) pangan hanya dimurah-murahkan untuk memanjakan itu (sektor manufaktur). Akibatnya, kesempatan untuk kebangkitan ekonomi umat Islam tidak pernah terjadi," ujarnya.

Selain itu, sejalan dengan KUII keenam, Kiai Maksum juga mengingatkan, pemerataan ekonomi janganlah hanya jadi kata-kata kosong belaka dari negara.

Hal tersebut, ujar Kiai Maksum, bisa dirasakan banyak orang di perdesaan, yang berbasis ekonomi pertanian dan kebanyakan Muslim. Misalnya, kesan bahwa pemerintah mengondisikan agar harga pangan murah dan bisa merugikan petani.

"Ekonomi nasional kita, pertumbuhannya tidak stabil, hanya berpusat di Jakarta, dan mengandalkan sembako murah," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika