REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) secara tegas menolak rencana Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama untuk melegalkan miras.  PP KAMMI Bidang Perempuan, Irma Budiarti, menilai rencana Ahok untuk membuat peraturan tersebut tidak tepat sebagai langkah untuk menanggulangi kasus miras oplosan.

Menurut Irma, penyebab maraknya kasus minuman keras (miras) oplosan itu dari pemerintah. "Itu karena pemerintah kurang tegas," ujar Irma melalui pesan singkat kepada ROL, Jumat (12/12). Menurutnya, pemerintah tidak tegas menghadapi peredaran miras oplosan yang ada di masyarakat.

Irma mengatakan, tanpa pelegalan, miras sudah membanjiri kios-kios di terminal dan mini market. Menurutnya, dengan melegalakan maka miras pun akan tidak terkendali peredarannya. Untuk itu, Irma menegaskan pelegalan miras bukan cara yang tepat menanggulangi miras. Menurutnya, ketegasan pemerintahlah yang menjadi jalan terbaik untuk menanggulangi peredaran miras.

"Terutama miras oplosan," katanya.

Sebelumnya, Ahok mengatakan di beberapa media massa mengenai rencananya untuk melegalkan miras. Rencana pelegalan ini karena kasus miras oplosan yang belakangan ini marak terjadi di masyarakat. Rencana yang dikatakan Ahok ini memperoleh banyak pertentangan dari masyarakat. Pertentangan ini juga memperoleh banyak kritikan dari ormas-ormas Islam Indonesia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika