REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Pemerintah Indonesia dinilai kurang kritis dalam menghadapi isu pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang terjadi atas etnis muslim Rohingya di Myanmar.

"Sejak dimulainya geliat demokrasi di Myanmar, Indonesia tetap tidak mampu tegas terkait isu Rohingya," kata Manajer Program Human Rights Working Group (HRWG), Muhammad Hafiz, Kamis (30/10).

Menurut Hafiz, pemerintah selalu menggunakan standar tidak suka mencari musuh dalam menjalin hubungan internasional. Hal ini terutama diterapkan dalam diplomasi dengan negara-negara kawasan dan sahabat.

Namun, Hafiz mengatakan, standar itu tidak bisa menjadi dalih untuk bersikap lemah terhadap isu pelanggaran HAM di Rohingya.

Hafiz mengatakan, hubungan bilateral Indonesia-Myanmar selama ini hanya menyentuh isu yang sifatnya formal.  Misalnya, Indonesia kerap mengadakan kerja sama militer dan pendidikan dengan Myanmar.

Namun, dalam hal Rohingya, Indonesia cenderung diam dan menganggapnya sebagai isu dalam negeri Myanmar yang tabu untuk dikritisi.

"Saya melihat, DPR juga memainkan politik inkonsistensi terkait isu Rohingya. Misalnya, DPR hanya menyinggung penolakan Indonesia terkait resolusi PBB tentang genosida Rohingya. Namun, di saat yang sama, DPR kurang bersikap cepat dalam hal penanganan pengungsi Rohingya di Tanah Air, oleh pemerintah," papar Hafiz.

Ikuti Whatsapp Channel Republika