REPUBLIKA.CO.ID JAKARTA -- Dana dan tanah wakaf diusulkan sebagai solusi kebutuhan rumah murah dan mudah untuk masyarakat. Banyaknya warga yang belum memilki rumah hunian bisa disiasati dengan optimalisasi dana dan tanah wakaf yang tersebar di Tanah Air.

Hal itu diungkapkan Bendahara Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan PP Muhammadiyah Afdal Tanjung di kantor PP Muhammadiyah, Jakarta, Kamis (25/9).

Afdal menyebut pemanfaatan tanah wakaf untuk perumahan rakyat tidak akan sepeserpun mengambil alokasi APBN. "Anggaran perumahan yang Rp 44 Triliun untuk pendamping saja," paparnya. Karena dengan sistem wakaf investasi untuk pembelian tanah tidak ada lagi.

Perumahan berbasis wakaf ini nantinya penghuni akan mendapatkan sertifikat wakaf. Sehingga tanah yang digunakan tidak dapat diperjualbelikan. "Ini juga bermanfaat bagi kelangsungan aset pemerintah," ujar Afdal.

Afdal menyebut saat ini masih diatas 20 juta kepala keluarga yang belum memiliki tempat tinggal sendiri. "Ada tiga juta bidang tanah wakaf yang belum dimanfaatkan. Itu bisa ratusan ribu rumah dibangun," jelas pengurus Ikatan Saudagar Muslim Indonesia ini.

Menurutnya pemanfaatan tanah wakaf untuk perumahan rakyat ini sesuai dengan Pancasila dan Pasal 33 UU 1945. Dengan sistem wakaf, Afdal memaparkan ada semangat gotong royong untuk mengentaskan warga dari ancaman tunawisma. "Wakaf bisa dihimpun dari pemerintah, perusahaan, ormas hingga perseorangan dengan semangat membantu," ujarnya. Bahkan wakaf luar negeri bisa dimanfaatkan untuk mendukung program ini.

Sasaran perumahan berbasis wakaf ini untuk kelompok masyarakat kelas bawah yang berpenghasilan di bawah Rp 20 ribu sehari. Mereka nantinya hanya akan dibebani biaya perawatan rumah. "Sementara untuk pekerja kelas menangah diberikan KPR bersubsidi yang saat ini untuk masyarakat kelas bawah," terangnya. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika