REPUBLIKA.CO.ID, DEPOK -- Mantan Ketua Umum PBNU, KH. Hasyim Muzadi, menyatakan NU harus membenahi diri untuk menyambut cita-cita 1 abad atau 100 tahun NU pada 2026.
"Pada 2026 mendatang, NU akan berusia 100 tahun. Apa yang harus dilakukan untuk meraih cita-cita NU di usia 100 tahun? Yang paling penting adalah 'Nawaitu' (niat) kita untuk membangun kembali NU," ungkap Hasyim pada Sabtu (30/8) malam.
Menurut Hasyim, agenda strategis yang harus disepakati ialah perbaikan-perbaikan mendasar terhadap Anggaran Dasar (AD)/ Anggaran Rumah Tangga (ART) NU.
Hal Ini penting karena AD/ ART adalah landasan organisasi NU. Hasyim mengusulkan ada tim 11 yang khusus mendiskusikan kembali AD/ART NU saat ini sebelum pelaksanaan muktamar Makassar.
Pasalnya, lanjut Hasyim, PBNU mengubah AD/ ART setelah muktamar Makassar. Apalagi, Keputusan AD/ART yang diubah itu Bukan hanya masalah teknis, tapi juga manhaj dan aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah (Aswaja).
Agenda strategis lainnya, lanjut Haysim, ialah ketentuan tentang struktur 'syuriah' (lembaga tertinggi)dan 'tanfidziyah' (eksekutif) di NU.
"Saat ini, fungsi 'syuriah' menjadi hanya rapat dan rapat saja, sedangkan fungsi 'tanfidziyah' tidak terkontrol," ungkap Hasyim.
Apalagi, syarat-syarat utama menjadi pengurus NU menjadi hilang. Tiba-tiba saja seseorang bisa langsung jadi ketua PBNU atau PWNU tanpa penah menjadi pengurus PWNU atau PCNU.
"Bahkan di daerah, ada orang yang mencalonkan diri dalam pilkada, tiba-tiba menjadi Ketua NU. Orang itu membeli suara NU dan yang dibeli juga mau," jelas Hasyim.
Akibatnya, setelah jadi Ketua NU, orang itu hanya Ngurus pilkada. Jika menang, NU-nya ditinggal; tidak jadi pun NU-nya ditinggal.
Masalah ketiga, ungkapnya, ialah NU nyaris tanpa kaderisasi internal. Masalah kaderaisasi ini terkat erat dengan ideologi Ahlus Sunnah wal Jamaah (Aswaja).
Selain itu, papar Hasyim, AD/ART belum cukup dioperasionalkan dalam roda organisasi. AD/ART baru sebatas ketentuan umum, jadi seharusnya dibuatkan Peraturan Organisasi (PO) agar lebih terinci.
Ikuti Whatsapp Channel Republika