REPUBLIKA.CO.ID, PURBALINGGA –- Keberadaan organisasi Islamic State of Iraq or Syria (ISIS) yang berbasis di Iraq dan Suriah, mengundang keprihatinan Bupati Purbalingga Sikento Ridho Marhandrianto. Apalagi dia mendengar isu paham tersebut sudah sampai di Kabupaten Purbalingga.
''Mudah-mudahan itu hanya sekadar isu, tidak benar-benar ada di Purbalingga,'' kata Sikento Ridho Marhandrianto dalam acara halal bi halal Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) Kabupaten Purbalingga di Pendapa Setda setempat, Ahad (10/8).
Dia menyebutkan, ajaran ISIS dinilai tidak sesuai dengan ajaran Rasullulloh yang lebih cinta damai dan mengedepankan Islam sebagai agama Rahmatan lil 'alamin.
''Untuk itu, saya sudah menginstruksikan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga, supaya segera menyelenggarakan rapat bersama unsur terkait untuk memonitor masasalah ini,'' katanya.
Bersama dengan unsur dari MUI Purbalingga, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Purbalingga, para tokoh agama mulai dari Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama (NU), IPHI, serta ormas, Pemkab dan Kantor Kementerian Agama Purbalingga, akan membahas langkah-langkah untuk mengatasi masalah ini.
Dia berharap, kalau memang ada warga Purbalingga yang menjadi anggota ISIS, dia meminta instansi terkait melakukan pembinaan secara komprehensif dan persuasif agar bisa disadarkan.
Selain itu, dia juga meminta masyarakat tidak perlu menjadi cemas atau tegang, karena pemerintah tentu berupaya agar paham ISIS tidak makin menyebar.
Menurutnya, pemahaman ISIS sejauh ini cenderung pada ajakan pada umat Islam untuk melakukan kekerasan.
''Pemahaman seperti ini jelas salah, karena sesunggung Islam adalah ajaran yang lembut dan lebih mengedepankan cara damai dalam menyelesaikan persoalan,'' katanya.
Wakil Ketua IPHI Kabupaten Purbalingga, Munir, sependapat dengan Bupati Purbalingga. Menurutnya, IPHI Purbalingga menolak keras keberadaan ISIS.
''Untuk itu, kami para anggota IPHI Kabupaten Purbalingga akan berupaya membendung masuknya organisasi tersebut,'' jelasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika