REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Penentuan awal Ramadhan tahun diperkirakan kembali berbeda. Karenanya, umat Muslim diimbau untuk bersikap dewasa dalam menyikapi perbedaan tersebut.

Khatib Am Syuriah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Malik Madani mengatakan, perbedaan karena metode metode yang digunakan beberapa ormas Islam.

Malah, perbedaan metode membuat semakin mempersulit membuat awal Ramadhan dilaksanakan secara bersamaan. "Apabila sama-sama tidak bisa disamakan, maka kita harus rela untuk menerima perbedaan," ujarnya, Jumat (13/6).

Malik menambahkan, penentuan awal Rramadhan oleh NU masih akan menunggu hasil pantauan bulan (hilal) pada 29 Sya’ban di titik yang digunakan di seluruh Indonesia. Artinya, berpotensi berbeda dengan yang menetapkan awal Ramadhan pada 28 Juni.

Menurutnya, NU juga masih menunggu sidang itsbat yang dilaksanakan pemerintah. Sebab NU berpegangan, pemerintah memiliki otoritas penuh untuk pengmengambilan keputusan.

Malik pun menghimbau, jangan sampai perbedaan penentuan awal Ramadhan malah menjadi laknat. Karena yang terpenting adalah cara Muslim menyikapi perbedaan tersebut.

Wakil Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid, Pengurus Pusat Muhammadiyah, Oman Fathurohman menyatakan, tak menyoal perbedaan yang terjadi. Apalagi, Muhammadiyah telah mengeluarkan maklumat kalau awal Ramadhan jatuh pada 28 Juni. "Maklumat itu juga berisi himbauan untuk saling menghormati," ujarnya.

Namun, katanya, Muhammadiyah tak memaksa siapa pun untuk mengikuti maklumat tersebut. Muhammadiyah juga tak akan menunggu keputusan pemerintah karena memiliki metode sendiri.

Ikuti Whatsapp Channel Republika