Jumat 30 May 2014 19:51 WIB

Masjid Harus Majukan Umat

Rep: Andi Mohammad Ikhbal/ Red: Djibril Muhammad
Ketua Dewan Masjid Indonesia, Jusuf Kalla
Foto: Republika/Agung
Ketua Dewan Masjid Indonesia, Jusuf Kalla

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Bila di zaman Rosulullah Muhammad SAW, keberadaan masjid, selain tempat ibadah, juga difungsikan sebagai lokasi bermusyawarah mengatur strategi perang, sekarang ini, konsep tersebut harus diubah. Masjid ke depannya, harus menjadi sarana dan fasilitas umat Muslim untuk memajukan masyarakat.

Ketua Dewan Masjid Indonesia, Jusuf Kalla (JK) mengatakan, masjid harus kembali pada fungsinya yakni, habluminallah dan habluminannas. Artinya, bukan hanya sebagai tempat ibadah semata, melainkan untuk mendorong umat meningkatkan taraf hidupnya.

"Masjid harus membuka ruang bagi masyarakat untuk berdiskusi membicarakan masalah ekonomi, perdagangan dan pertanian yang menyangkut hajat hidup orang banyak," kata JK dalam sambutannya di acara Rakernas PP Muslimat NU, di Asrama Haji Pondok Gede, Jumat (30/5).

Ia memperhitungkan, Indonesia memiliki 250 ribu masjid dan 550 ribu musala. Bila jumlah masyarakat Indonesia sebanyak 250 juta, maka sebanyak 250 orang mendapatkan hak tersebut dalam satu tempat ibadah. Untuk itu, masjid jangan hanya digunakan dalam mengkaji aqidah dan keagamaan semata.

Ia juga mendorong, dalam setiap khotbah, 30 persen materinya harus berisi pada penjelasan mualamat, dengan pondasinya pendidikan. Kemudian, diseimbangkan juga dengan praktik, bagaimana memajukan masyarakat sekitar serta perekonomian yang mampu menunjang warganya.

"Setiap kali berdoa, kita selalu meminta kebaikan di dunia maupun akhirat. Itulah kenapa masjid harus dioptimalkan juga untuk memajukan serta memenuhi kebutuhan hidup kita," ujar dia.

JK mengaku prihatin dengan kondisi sebagian masyarakat, khususnya para perempuan yang bekerja sebagai TKW. Memang jenis pekerjaannya halal, namun kerap kali menimbulkan kecenderungan masalah-masalah yang justru menyulitkan.

Andai saja, masyarakat mampu menumbuhkan sektor pereknomian dalam negeri sehingga dapat membantu mereka, maka kondisi tersebut dapat ditekan. Jika melihat inisiatif masyarakat, hanya negara ini yang mampu mandiri mendirikan masjid tanpa bantuan Pemerintah.

"Sejarah organisasi Islam adalah sejarah perdagangan. Maka coba bangkitkan inisiatif itu di dalam masjid untuk memberdayakan umat Islam di sekelilingnya," kata dia.

Pemerintah sendiri, kata dia, ke depan akan berupaya untuk memperbaiki sarana serta fasilitas pendukung seperti prosedur perbankan sehingga, dapat menunjang kebutuhan internal masjid. Ia berharap semua itu berjalan agar dapat mengurangi persoalan dalam negeri.

JK juga memberikan apresiasi kepada Muslimat NU yang membangun berbagai sarana pendidikan di sekitar masjid. Pada 2013 lalu, dewan masjid dan muslimat telah menginsiasikan 1.500 fasilitas PAUD masjid, ke depan, ia menargetkan akan membangun 2 ribu sarana serupa.

"Muslimat NU ini penuh inisiatif. Mereka bergerak sendiri dari bawah. Cara seperti ini harus dibudidayakan, apalagi ibu-ibu jaman sekarang punya lebih banyak waktu, jadi manfaatkan untuk hal yang lebih berguna," ujar JK.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement