REPUBLIKA.CO.ID,

Perlu pembinaan dan perbaikan moral kepada pedagang bakso.

Hal lain yang tak kalah penting dalam mengendalikan peredaran bakso celeng adalah pengawasan. Dalam hal ini, Badan Pengawas Obat-obatan dan Makanan sangat berperan penting. Pembinaan dan perbaikan moral kepada para pedagang juga sangat diperlukan.

"Satu lagi, yang paling penting adalah segera disahkannya UU Jaminan Produk Halal yang bersifat mandatory (wajib) dan bukan yang selama ini hanya bersifat voluntary (sukarela). Setelah itu, tetapkan pula PP yang memberikan sanksi berat kepada para pelanggar UU tersebut,'' tegasnya.

Sertifikasi halal

Tri Setyo Budiman, ketua umum Asosiasi Pedagang Mie dan Bakso (Apmiso) mengonfirmasi, pedagang bakso celeng dalam kasus terbaru ini bukanlah anggota Apmiso. Hal itu dipastikan setelah dilakukan pemeriksaan database keanggotaan Apmiso.

Meski demikian, kata dia, Apmiso berupaya ikut menanggulangi masalah ini. Salah satunya, dengan mengajak ratusan pedagang mi dan bakso untuk melakukan sertifikasi halal. Terkait hal ini, Apmiso telah menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan MUI.

Apmiso juga memberi pemahaman kepada para pedagang bakso mengenai pentingnya bersikap jujur kepada konsumen terkait pengolahan dan penyajian produk mereka. Ia mengakui, para pedagang umumnya ingin mendapatkan daging yang murah untuk membuat bakso.

Padahal, jika ingin menggunakan daging murah, kata Try Setyo, mereka bisa menggunakan daging olahan dari tetelan sapi (CL85), bukannya daging celeng.

Ia yakin, jika ketersediaan bahan baku berlimpah dan harga daging sapi tidak terlampau tinggi, kasus bakso celeng tidak akan terulang. Seperti halnya Tengku, ia pun sangat berharap pemerintah bersikap lebih tegas dalam menanggapi permasalahan ini.

Ikuti Whatsapp Channel Republika